Satgas Halal, Permudah Proses Sertifikasi Bagi UMKM

0
162
Satgas Halal, Permudah Proses Sertifikasi Bagi UMKM
Satgas Halal, Permudah Proses Sertifikasi Bagi UMKM

Ibadah.co.id – Terkait layanan sertifikasi halal, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Sukoso mengatakan bahwa sertifikasi halal itu kewajiban bagi semua produk yang beredar di Indonesia. Untuk itu, dengan membentuk satgas halal, diharapkan akan memudahkan dan mempercepat proses sertifikasi halal.

Sertifikat halal ini wajib bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dilaksanakan secara bertahap. Penahapan tersebut, menurutnya, diatur dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019.

“Penahapan kewajiban bersertifikat halal yang pertama adalah untuk produk makanan dan minuman yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Untuk selanjutnya, produk selain makanan dan minuman, dimulai pada 17 Oktober 2021 hingga 2026,” terangnya saat memberikan sosialisasi Jaminan Produk Halal dalam acara webinar bertema “Harmonisasi Pengurusan Izin Edar bagi UMKM Perikanan”, Rabu (08/07).

Sukoso juga mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan sertifikasi halal sehingga JPH berimplikasi mendukung percepatan ekonomi termasuk sektor UMK.

Sukoso mengatakan Kementerian Agama telah berkomitmen dengan Kementerian Keuangan agar sertifikasi halal bagi UMK dengan omzet di bawah 1 miliar rupiah dibebaskan dari biaya sertifikasi halal.

“Kami berkomitmen dengan Kementerian Keuangan bahwa untuk UMK yang memiliki omzet besarnya di bawah 1 miliar rupiah biaya sertifikasinya free.” terang Sukoso.

Untuk memudahkan sertifikasi halal bagi produk UMK yang jumlahnya begitu besar, BPJPH telah membentuk satuan tugas layanan sertifikasi halal di 34 propinsi.

“Satgas halal di 34 propinsi ini diharapkan memudahkan layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya UMK yang jumlahnya begitu banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ke depannya kita upayakan layanan sertifikasi halal juga berada di tingkat kota atau kabupaten.” tambah Sukoso.

Sukoso juga mendorong agar UMK terus meningkatkan kualitas dan menerapkan standar halal sebagai added-value produknya agar produk UMK mampu memiliki daya saing di pasar global yang semakin kompetitif seperti sekarang ini. “Kita jangan berpuas diri hanya dengan menjadi market terbesar saja, tetapi kita harus menjadi penghasil produk halal (berkualitas) bagi dunia. Jadi halal Indonesia untuk masyarakat dunia.” tegas Sukoso.

Dengan adanya komitmen antara Direkorat Jenderal PDSPKP dan BPJPH untuk melakukan kerja sama lebih lanjut terkait meningkatkan mutu ribuan UMKM, diharapkan optimalisasi pelaksanaan sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dapat bejalan lebih baik. Yang pada akhirnya, produk-produk UMKM diminati masyarakat dan tembus pasar global. (ed.AS/ibadah.co.id/kemenag)