Ketum RMI PBNU Dukung Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren

Ibadah.co.id – Ketua Umum Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) PBNU KH Abdul Ghaffar Rozin mendukung Kementerian Agama (Kemenag) untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Hal ini, lebih lanjut ia menjelaskan, adalah salah satu keberpihakan politik yang sangat penting.

Seperti dilansir republika.co.id pada 9/6/21, Kementerian  Agama mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Pembentukan unit eselon I diharapkan dapat mengurus kebijakan dan layanan pondok pesantren dan merupakan salah satu langkah dalam Peta Jalan Kemandirian Pesantren.

Ketua Umum Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) PBNU KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan bahwa  usulan Kemenag ini perlu didukung demi meningkatkan perkembangan pesantren.

“Usulan untuk meningkatkan urusan pesantren menjadi setingkat direktorat jenderal ini merupakan urgensi dan simbol keberpihakan politik yang sangat penting,” ujarnya kepada Republika, Rabu (9/6).

Dia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi dalam Nawacita II pernah menyatakan bahwa pesantren merupakan mitra negara dalam pembangunan karakter anak bangsa. Ini sejalan dengan visi pesantren yakni mendidik para santr berakhlak mulia, kata dia.

“Pernyataan itu ditindaklanjuti dengan pengesahan UU 18/2019 tentang pendidikan pesantren,” sambungnya.

Kehadiran negara dalam pengembangan pesantren melalui berbagai kebijakan, perlu diperkuat melalui penguatan birokrasi sehingga pesantren tidak hanya difasilitasi oleh birokrasi setingkat direktur, kata dia.

“Inisiatif dan keberpihakan presiden tentu harus diperkuat realisasinya melalui penguatan birokrasi yang mengurus pesantren yang sedemikian besar sehingga tidak lagi memadai hanya difasilitasi oleh birokrasi setingkat direktur,” ujarnya.

“Dalam waktu dekat pesantren tidak lagi diurusi oleh direktorat saja, namun kemenag telah berupaya untuk membentuk satu Dàirektorat Jenderal tersendiri, sehingga posisi pesantren akan menjadi jauh lebih strategis,” ungkap Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman, saat menjadi narasumber dalam Orientasi Manajemen Pengembangan Pondok Pesantren di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (7/6).

“Usul dan pengajuannya kini sedang berproses di Kementerian PAN dan RB, semoga tahun ini dapat direalisasikan,” lanjutnya Nuruzzaman.

Nuruzzaman  menjelaskan, hal ini menjadi wujud implementasi UU Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, sekaligus menjawab mandatori tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menag Yaqut.

“Ini menjadi alasan utama mengapa Menteri Agama berkepentingan meluaskan jangkauan, serta menjadikan pesantren menjadi satu dari tujuh program prioritasnya saat ini,” jelas Nuruzzaman. Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menetapkan Kemandirian Pesantren sebagai salah satu program prioritas Kemenag di bawah kepemimpinannya. (RB)