Akademisi UNUSIA Pertanyakan Rencana Demo Tolak RUU HIP oleh FPI Cs

Ibadah.co.id-Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) nampaknya harus disikapi dengan sangat mendesak. Akademisi UNUSIA meminta Pemerintah cepat tanggap ancaman kegaduhan yang akan memperkeruh kondisi wabah Covid-19 yang belum tuntas ini.

Berbagai oknum, instansi dan lembaga antar ormas keislaman hingga lembaga negara masih belum tuntas mengkaji dan merespon usulan RUU HIP. Dilansir dari Republika, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan pemerintah tetap tidak setuju jika TAP MPRS nomor 20 Tahun 1966 tidak masuk dalam pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai isi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) banyak hal yang sensitif sehingga perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam proses pembahasannya.

Menanggapi hal itu, Akademisi UNUSIA, Ahmad Fairozi juga menaru kecurigaan cemas terhadapa RUU HIP. Pihaknya juga meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas atas usulan RUU ini yang sudah menjadi kecamuk di tengah tangah mansyarakat. “saya kira pemerintah harus dengan sigap dan tepat mengambil keputusan ‘RUU HIP ini mau dibagaimanakan?’. Saya khawatir kecamuk ini akan membesar dan memperkeruh kondisi negara dan masyarakat di tengah pandemi ini” tutur Fairozi.

Dalam wawancara sebelumnya yang dilakukan oleh Ibadah.co.id kepada yang bersangkutan, pihaknya telah memperediksi akan terjadinya aksi demonstrasi oleh ormas yang suka rame-rame. “Kemarin telah saya jelaskan, RUU ini sangat krusial, memungkin akan terjadinya demonstrasi jika pemerintah tidak sigap,” lanjutnya.

Tak jauh setelahnya, Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis mengeluarkan rilis untuk menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI pada Rabu (24/6) mendatang.

“Pada hari Rabu siang, dalam rangka menyampaikan aspirasi kami untuk menolak, memberhentikan, membatalkan RUU HIP,” kata Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6). “Dan mencabut, dikeluarkan dari prolegnas itu tujuan utama kami,” tambah dia.

Sementara itu, Ketua Umum GNPF-U Yusuf Muhammad Martak menyatakan bahwa beberapa poin yang akan disuarakan terkait dengan penghentian pembahasan RUU HIP dalam unjuk rasa itu. Pihaknya mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas inisiator RUU HIP, serta memproses mereka secara pidana. Pihak-pihak itu, kata dia, adalah mereka yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

“Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum oknum pelaku makar terhadap Pancasila,” tutur Ulama itu sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

Akademisi UNUSIA Sambut Sinis Rencana Demonstrasi FPI Cs

Setelah ditemui media malam ini, Fairozi menyayangkan rencana aksi FPI Cs itu. “Iya saya dengar FPI dan sekutunya akan melakukan aksi unjuk rasa mengepung gedung DPR/MPR RI pada Rabu (24/6) mendatang. Saya rasa negara kita tidak butuh aksi-aksi demontrasi yang cenderung memperkeruh keadaan. Perlu diingat, Kita sedang dalam kondisi sosial yang tidak stabil. Corona masih menghantui kita. Alangkah lebih bijak jika usulan demi usulan disampaikan secara terlulis saya. Atau paling-paling melalui FGD terbatas dengan yang bersangktan,” ujar Akademisi UNUSIA itu.

Pihaknya berharap agar ormas-ormas lain berusaha meredam rencana aksi demonstrasi itu. “Ormas-ormas lain tidak usah ikut-ikutan dalam aksi ini, bahkan kalau memungkian silahkan koordinasikan dengan baik agar tidak sampai terjadi duyun-duyun orang turun lapangan bersama FPI untuk demonstrasi. Kita tahu kan Jakarta relatif riskan dengan wabah Covid-19 toh,” sambungnya.

Hal lain juga perlu diingatkan bahwa setiap ormas dan parpol memiliki juru bicara di kantor dewan. Menurutnya berbagai ormas dan instansi masyarakat dapat menyuarakan penolakan ini melelui wakil-wakil rakyak yang ada di parlemin.

Menurutnya, sudah mafhum, setiap ormas memiliki dewan. Setiap lapisan memiliki wakil rakyat. Maka pergunakanlah mereka. Seperti dewan-dewan yang berasal dari NU dan Muhammadiyah telah mengimbau untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP ini. Itu sudah tepat. Sehingga suara ormas, suara instansi-instansi sosial telah terwakili.

“Saya justru mempertanyakan ada apa dibalik rencana aksi ini? dari dulu FPI Cs getol sekali menyuarakan NKRI Bersyariah. Bahkan antek mereka ada yang menghendaki Indonesia bertauhid. Maka kenapa sekarang baru mau rame ketika ada isu RUU HIP yang katanya akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan atau Ekasila? Apa sebenarnya motif mereka dalam aksi ini?” lugas mahasiswa asal madura itu.

Pihaknya juga mempertanyakan keyakinan FPI Cs akan kefinalan Pancasila. Menurutnya jika FPI Cs meyakini Pancasila Final maka tentu tidak usah khwatir akan pengubahan Pancasila menjadi Trisila dan atau Ekasila. “Yang ribut itu kan yang gak yakin. Kalu yakin udah tenang dan nyaman. Cobalah seperti NU dan atau Muhammadiyah yang sejak dulu memperjuangkan Pancasila apa adanya. Dan karena mereka yakin Pancasila sudah final dan terbaik bagi Indonesia, maka sudah tak ragu akan ada perubahan Pancasila. Sebab kalau dirubah kita dari NU yang akan turun rangan langsung,” pungkas Fairozi. (RB)