Indonesia Masih Belum Bisa Penuhi Kebutuhan Produk Halal

Ibadah.co.id – Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak, masih belum bisa memenuhi kebutuhan produk halalnya sendiri. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa, Indonesia bahkan masih mesti mengimpor keperluan akan produk halal dari negara lain.

Seperti dilansir cnnindonesia.com pada 28/7/21, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Indonesia kalah dari Australia dan Brasil sebagai produsen produk halal. Padahal, penduduk muslim kedua negara itu kalah jauh dibandingkan Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia.

Data Global Islamic Economic Report 2019 lalu memaparkan Brasil tercatat sebagai eksportir terbesar produk makanan dan minuman halal, yakni US$5,5 miliar. Australia mengekor senilai US$2,4 miliar.

“Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, kita belum mampu memanfaatkan potensi ini secara optimal seperti Malaysia. Bahkan, Brasil dengan penduduk muslim minoritas, utamanya menjadi produsen makanan halal terbesar di dunia,” ungkapnya dalam Konferensi Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Islam Nusantara, Rabu (28/7).

Sebaliknya, Indonesia malah menjadi konsumen terbesar produk halal di dunia. Indonesia tercatat membelanjakan US$173 miliar setara 12,6 persen dari pangsa pasar produk makanan halal dunia pada 2018.

Angka ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar produk halal global dibandingkan negara mayoritas muslim lainnya.

“Jangankan sebagai produsen dan menjadi pemain global, untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja kita masih harus impor,” imbuhnya.

Menyikapi kondisi tersebut, ia menuturkan pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun kecil.

Salah satu langkah konkretnya adalah dengan mengembangkan tiga kawasan industri halal, yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten, Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan, Kepulauan Riau.

“Pengembangan usaha skala mikro dan kecil, termasuk usaha keuangan dapat menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global atau global halal value chain, serta untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat,” jelasnya.

Pemerintah juga akan mengembangkan sektor riil dengan menyiapkan para pengusaha berbasis syariah melalui inkubasi-inkubasi di berbagai daerah.

Selain itu, program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga dilakukan melalui pemberdayaan para pengusaha eksisting sehingga tumbuh menjadi lebih besar.

Caranya, dengan membangun pusat-pusat bisnis syariah (Syariah Business Center) sebagai wahana interaksi dan transaksi, didukung teknologi digital bagi para pengusaha syariah. “Strategi pengembangan ini perlu perencanaan dan data statistik yang baik. Tantangan terbesar adalah belum tercatatnya data produksi ataupun nilai perdagangan produk halal Indonesia melalui sebuah sistem informasi manajemen yang terintegrasi,” tandasnya. (RB)