Kuwait Tegaskan Sikap Tolak Rencana Damai dengan Israel

0
17
Kuwait Tegaskan Sikap Tolak Rencana Damai dengan Israel
Kuwait Tegaskan Sikap Tolak Rencana Damai dengan Israel

Ibadah.co.id – Pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengklaim Kuwait dapat menjadi negara selanjutnya yang membangun normalisasi dengan Israel memicu kontroversi. Surat kabar Kuwait, Al-Qabas, mengutip sejumlah sumber pemerintah yang menyatakan bahwa posisi Kuwait pada kesepakatan normal dengan Israel itu tegas dan tidak berubah.

Perjanjian Abraham atau Abraham Accords menandai perdamaian dua negara Arab dengan Israel. Diketahui, Uni Emirat Arab atau UEA dan Bahrain sudah sepakat menormalisasi hubungan dengan musuh abadi Palestina, itu.

Pernyataan Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini, tentang kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik antara Kuwait dengan Israel telah memicu kontroversi, terutama di negara Teluk itu. Donald Trump mengatakan Kuwait mungkin menjadi negara berikutnya yang akan menormalisasi hubungan dengan Israel.

Mengutip sumber pemerintah, surat kabar Al-Qabas Pada Senin (21/9/2020) melaporkan bahwa posisi Kuwait tentang normalisasi dengan Israel tegas dan tidak berubah. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Kuwait tidak akan mengubah pendiriannya dan menolak secara tegas untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Ditambahkan bahwa pernyataan Donald Trump baru-baru ini tidak dibuat sehubungan dengan pertemuannya dengan Sheikh Nasser Bin Sabah Al-Ahmad, yang menerima sebuah medali dari Presiden AS atas nama Emir Kuwait.

Sumber tersebut menyatakan bahwa Kuwait tidak mengalami tekanan apa pun untuk mengubah posisi anti-normalisasi, menjelaskan bahwa keputusan Kuwait adalah masalah kedaulatan dan tidak akan berubah, demikian diwartakan Middle East Monitor.

Sumber yang sama menunjukkan bahwa Kuwait mendukung hak rakyat Palestina untuk mencapai penyelesaian yang adil berdasarkan pendekatan damai, terkait dengan resolusi legitimasi internasional, Prakarsa Perdamaian Arab, dan solusi dua negara.

Sikap Qatar tentang Rencana Damai dengan Israel

Duta Besar Qatar untuk Amerika Serikat (AS), Sheikh Meshal Bin Hamad Al-Thani mengatakan bahwa negaranya tidak keberatan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ‘kondisinya tepat’ dan berkomitmen pada solusi dua negara.

“Qatar merupakan bagian dari Arab Peace Initiative.

Kami yakin pada solusi dua negara bagi Palestina termasuk pengamanan perbatasan Israel.

Jika persyaratan terpenuhi, tidak ada alasan apa pun bagi Qatar untuk tidak menjalankan normalisasi dengan Israel,” jelas Al-Thani kepada VOA di Washington D.C.

Inisiatif Perdamaian Arab yang ditengahi Arab Saudi dengan dukungan Liga Arab pada 2002 untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.

Inisiatif itu menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel dan keamanan bagi semua negara di kawasan sebagai imbalan atas penarikan penuh Israel dari tanah yang direbut sejak 1976 dan kesepakatan status Palestina sebagai sebuah negara.

Komentar sang duta besar muncul ketika Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain secara resmi menormalisasi hubungan dengan Israel dalam upacara penandatanganan pada Selasa (15/9/2020) yang diselenggarakan oleh Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, perjanjian yang disebut sebagai “Abraham Accords” itu awal dari lebih banyak perjanjian serupa.

Kepada Bloomberg, Menteri Luar Negeri Qatar Lolwah al-Khater, pada Senin (14/9/2020), menyampaikan bahwa negaranya tidak bergabung UEA dan Bahrain dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena “tidak memandang normalisasi itu merupakan inti dari konflik yang terjadi dan karenanya bukan menjadi jawaban dari permasalahan.”

Walau mengesampingkan normalisasi sepenuhnya dengan Israel, Al-Thani kepada VOA memaparkan bahwa Qatar tetap menjembatani negosiasi Israel-Palestina serta mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan berkoordinasi bersama Israel dan PBB.

Berbagai pihak ketiga, termasuk PBB, AS, Uni Eropa, Mesir, dan Turki, telah berupaya menjadi perantara dalam kesepakatan untuk mengakhiri konflik selama beberapa dekade itu. (RB)