Menag: Indeks Kesalehan dan Kerukunan Umat Beragama Meningkat
Ibadah.co.id – Capaian sasaran strategis Kementerian Agama khususnya di Bidang Agama terus membaik dari tahun ke tahun.
Setidaknya ada lima indikator terus membaiknya capaian sasaran strategis Kemenag seperti disampaikan Menag dalam Taklimat Akhir Tahun 2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian Program Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Taklimat Akhir Tahun 2021 dan refleksi tentang capaian pelaksanaan program kementerian, badan dan lembaga ini dipimpim Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Lima capaian sasaran strategis Bidang Agama tahun 2021 itu pertama, Indeks Kesalehan Umat Beragama yang mengalami kenaikan signifikan yaitu 83,92 sebelumnya pada 2020 capaiannya 82,52.
Kedua, Indeks Kerukunan Umat Beragama. Capaian Tahun 2020 sebesar 67,46, dan capaian tahun 2021 naik menjadi 72,39. Ketiga, Indeks Kepuasan Layanan KUA. Capaian Tahun 2019 sebesar 77,28 dan capaian tahun 2021 naik 78,90 (Tahun 2020 tidak dilakukan survey).
“Saat ini sedang dilakukan revitalisasi KUA sebagai program prioritas Kementerian Agama dan kami yakin capaian ini akan terus membaik,” kata Menag, Rabu (29/12/2021).
“Ketiga, predikat opini laporan keuangan capaian tahun 2020 Kemenag meraih WTP dan capaian tahun 2021 diharapkan juga WTP. Untuk nilai Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 75,32 dan tahun 2021 kami menunggu hasil nilai RB dari Kemenpan RB. Untuk nilai Reformasi terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun,” sambung Menag.
Di samping capaian strategis, lanjut Menag, terdapat tujuh Program Prioritas Nasional Kementerian Agama Tahun 2021 yang dimonitoring dan dievaluasi oleh Menko PMK melalui melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden (SISMONEV KSP).
Tujuh program prioritas nasional tersebut adalah, Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah pada Bimas Islam dan Bimbingan Keluarga Hitta Sukhaya pada Agama Buddha, Program Indonesia Pintar (PIP)/Penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kepada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan, Rumah Ibadah yang Difasilitasi, Pelatihan Teknis Substantif Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama Non PNS dan Guru/Ustad Pondok Pesantren pada tiga Wilayah Prioritas (Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat), Revitalisasi Asrama Haji, Revitalisasi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) dan peningkatan kompetensi para penyuluh.
“Untuk pelaporan rencana aksi pada tujuh program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, pada pelaporan bulan ke sembilan, capaian Kementerian Agama adalah 100%, dan target di bulan kedua belas atau bulan Desember, target capaiannya juga 100%, yang nanti akan dilaporkan pada tanggal 1 sampai 10 Januari 2022,” kata Menag.
Selain tujuh program prioritas tersebut, Kementerian Agama dijelaskan Menag juga diberikan amanat untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Menag menambahkan, telah dilakukan MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Agama. Targetnya, akhir tahun ini akan terbit Keputusan Menteri Agama tentang Perlindungan Kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendukung Lainnya Non Aparatur Sipil Negara, Surat Edaran tentang Pendaftaran sebagai Peserta Jamsostek Ketenagakerjaan, dan juga akan dilakukan Integrasi Sistem pada Kementerian Agama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk kepersetaan pada program BPJS Ketenagakerjaan.
“Capaian 100% juga terjadi pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) terkait Disabilitas pada Lembaga Pendidikan dan Rumah Ibadah. Rencana Aksi tersebut dimonitoring oleh Kementerian HAM melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden,” ujar Menag.
“Terimakasih kepada Tim Menko PMK dan Tim Kantor Staf Presiden yang ikut serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program program prioritas di Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dari Kemenko PMK dengan Kementerian Agama, dengan harapan agar program-program tahun 2022 tetap dikawal dan juga dimonitoring oleh Menko PMK dan Kantor Staf Presiden,” tandas Menag. (Mr)