PBNU: Putusan MK Bersifat Erga Omnes

Ibadah.co.id –Putusan siding sengketa pilpres 2019 rencananya dimajukan menjadi 27 Juni (hari ini) yang semula dijadwalkan 28 Juni. Terkait putusan itu, Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Robikin Emhas mengatakan bahwa keputusana Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat erga omnes.

“Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak menerima atau menolak putusan MK. Apa pun jenis putusan MK tersebut. Mengapa? Karena putusan MK berlaku mengikat bukan hanya kepada para pihak yang bersengketa (inter parties), tapi juga mengikat kepada siapa pun dan berlaku umum (erga omnes),” terang Robikin melalui pesan elektroniknya kepada ibadah.co.id (26/06).

Berdasar asas erga omnes itulah Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011 (UU MK) menyatakan bahwa putusan MK bersifat final and binding. Final artinya, terhadap putusan MK tidak terdapat akses untuk melakukan upaya hukum dan sejak putusan diucapkan seketika itu berkekuatan hukum tetap.

Sifat final putusan MK dimaksudkan agar keadilan konstitutif suatu putusan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga negara dan seketika itu juga memiliki kepastian hukum.

Sedangkan binding (mengingat) artinya putusan MK berlaku mengikat bukan hanya terhadap para pihak yang bersengketa, tetapi juga warga negara keseluruhannya, termasuk seluruh institusi negara.

“Saya berharap seluruh warga negara Indonesia menyambut pembacaan putusan MK yang akan dilangsungkan besok (27/6) dengan menjaga kondisi dan situasi damai dan harmoni. Mari kita ikuti proses pengucapan putusan MK melalui saluran media elektronik yang ada. Tidak perlu datang dan hadir di MK,” himbaunya.

Selain itu, sebagai bangsa beragama, mari berdoa semoga seluruh majelis hakim MK diberi kekuatan iman agar memberi keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku, serta para pihak yang bersengketa dan segenap komponen masyarakat lainnya menerima putusan MK dengan lapang dada. (AS/ibadah.co.id)