Take a fresh look at your lifestyle.

Pertama Kali! Wanita Masuk Jajaran Kepengurusan PBNU

0 73

Ibadah.co.id Untuk pertama kalinya sejak Nahdlatul Ulama didirikan pada 1926, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diisi perempuan. Ada beberapa tokoh perempuan yang masuk dalam struktur baru PBNU masa bakti 2022-2027.

“Sejak awal didirikan sebenarnya tidak ada pembatasan di PBNU. Sekarang tokoh perempuan dimasukkan karena memang ada kebutuhan yang mendesak,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahya saat konferensi pers pengumuman jajaran pengurus PBNU di Gedung PBNU, Rabu (12/1/2022).

Gus Yahya mengatakan, beberapa perempuan yang masuk kepengurusan PBNU di antaranya ada di jajaran Mustasyar, seperti Nyai Nafisah Sahal Mahfudz, Nyai Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid (Istri Gus Dur), dan Nyai Mahfudloh Ali Ubaid. Pada jabatan a’wan ada Nyai Nafisah Ali Masum, Nyai Badriyah Fayumi, dan Nyai Ida Fatimah Zaenal. Sementara di tanfidziyah ada Nyai Khofifah Indar Parawansa serta Alissa Qotrunnada Wahid (putri Gus Dur) sebagai ketua.

“Ada masalah-masalah besar terkait isu perempuan. Kita ajak tokoh perempuan yang paling tangguh dan kuat, seperti Ibu Khofifah yang nanti akan kita andalkan bersama Ibu Alissa,” ujar Gus Yahya.

Putri Mantan Presiden RI Gus Dur, Alissa Wahid mengatakan masuknya sejumlah perempuan dalam jajaran kepengurusan PBNU merupakan terobosan yang sangat penting. Sejak awal disadari bersama ruang perempuan sangat besar di NU.

“Selama ini tokoh-tokoh perempuan NU tidak hanya mengurusi kiai tapi juga pondok putri, juga pengajian dan kegiatan di ruang publik juga banyak diurusi Bu Nyai,” ujar Alissa. (AFZ)

Baca juga : Gus Yahya : Laporan Keuangan PBNU Harus Transparan!

Baca juga : Cegah Penyebaran Covid, Masjid Nabawi Intensifkan Prosedur Kesehatan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy