Take a fresh look at your lifestyle.

Bangun Ibu Kota Baru, Jokowi Minta Dukungan ICMI

0 91

Ibadah.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam upaya transformasi yang saat ini tengah dilakukan. Jokowi mengatakan pemerintah tengah bekerja keras mewujudkan transformasi di berbagai bidang, termasuk program pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pengukuhan majelis pengurus pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan peresmian pembukaan rapat kerja nasional ICMI tahun 2022, dikutip pada Ahad (30/1/2022).

“Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Kontribusi ICMI dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan, untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Jokowi.

Menurutnya, program IKN bukan sekadar memindah gedung pemerintahan. Namun juga mengganti cara kerja dan pola pikir berbasis ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Jokowi mengatakan, ibu kota negara baru akan dijadikan sebagai wadah transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, serta di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas.

“Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran, yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan,” kata dia.

Jokowi yakin, ICMI memiliki kapasitas besar untuk memberikan kontribusi gagasan dan pemikiran. Menurut dia, ICMI tak hanya menjadi teladan Islam rahmatan lil alamin, namun juga berkontribusi secara profesional sesuai keahlian masing-masing untuk kemajuan Indonesia. (AFZ)

Baca juga : Arab Saudi Mulai Vaksinasi Booster pada 1 Februari 2022

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy