Iran Tingkatkan Kekuatan Militer untuk Hadapi AS
Ibadah.co.id – Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa pemerintahan Iran harus tingkatkan kekuatan militer mengantisipasi perang.
Dalam pertemuan dengan para komandan tertinggi Angkatan Udara Iran, pada Sabtu (8/2/2020), Ayatollah juga menolak sanksi AS terhadap Iran dan menyebutnya sebagai “tindakan kriminal”.
“Kita harus kuat untuk mencegah perang [negara lain] melawan negeri ini. Menjadi lemah akan mendorong musuh kita untuk menyerang Iran,” tegas Ayatollah. Ungkapan ini disampaikan secara resmi di kantor berita IRNA, dikutip Reuters, Minggu (9/2/2020).
Negara Republik Islam itu telah berjanji untuk tingkatkan kekuatan militer meskipun ada tekanan dari negara-negara Barat. Utamanya dalam membatasi kemampuan militer Iran, termasuk program rudal balistiknya.
Ketegangan antara Teheran dan Washington meningkat sejak 2018 ketika Presiden AS Donald Trump ingkari janji. Ia menarik diri dari pakta perjanjian penghentian program nuklir 2015 antara Iran dan sejumlah negara kekuatan dunia. Sehingga Teheran menerima pembatasan untuk program nuklirnya dengan imbalan AS mencabut sanksi ekonomi.
Tapi pada Mei 2019, Reuters memberitakan Iran berhenti menjalankan sebagian persyaratan dalam pakta 2015, sebagai bentuk protes atas tekanan AS yang menarik diri dari perjanjian itu pada Mei 2018 dan kembali menjatuhkan sanksi ekonomi. Sanksi yang dimaksud adalah embargo pembelian minyak dari Iran.
“Sejak revolusi, tujuan mereka adalah menghentikan kami dari memiliki militer yang kuat dan angkatan udara yang kuat, tetapi lihat kami sekarang. Kami bahkan [mampu] membangun pesawat. Kami telah mengubah tekanan, menjadi peluang, “kata Ayatollah, dikutip dari kanal TV pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Iran juga menandai peringatan 41 tahun revolusi Islam, yang menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang didukung AS pada 1979.
Pemerintahan Trump telah menerapkan kembali sanksi ekonomi kepada Iran yakni menghentikan semua pembelian minyak dari Iran, dan menyatakan AS berupaya memaksa Iran bernegosiasi guna mencapai kesepakatan yang lebih luas, terutama soal nuklir.
Ayatollah, yang menolak sanksi AS dan menyebutnya sebagai “tindakan kriminal”, melarang para pejabat Iran memulai pembicaraan kecuali AS kembali ke kesepakatan awal dan mencabut semua sanksi ekonomi. Dia mengatakan Iran harus menjauhkan ekonominya dari ketergantungan pada ekspor minyak. (RB)