Sebab Corona, Pemerintah Saudi Keluarkan Larangan Kunjungan Jemaah Umrah dan Turis

Ibadah.co.id –Per hari ini, Kamis, (27 Februari 2020) pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Lembaga Hubungan Umum dan Informasi Daerah Mekkah mengeluarkan himbauan agar peziarah umrah dan turis dari pelbagai negara termasuk dari negara-negara Teluk untuk tidak memasuki negerinya dalam waktu temporer atau tak ditentukan.

Pelarangan ini disebabkan mulai merebaknya virus Corona ke pelbagai negara. Himbauan ini demi untuk mencegah virus asah China itu masuk ke negeri Kerajaan itu.

Himbauan yang dikeluarkan dengan tiba-tiba ini membuat calon jemaah umrah, khususnya Indonesia yang sudah di badara mengalami menumpukan, tidak jadi diberangkatkan. Walau ada juga beberapa travel yang jemaahnya sudah di bandara keberangkatan, dengan negosiasi dan lobi tingkat tinggi, akhirnya diperbolehkan berangkat.

Namun tetap, para Asosiasi Umrah dan Haji juga Travel masing-masing menghimbau dan mereschedule waktu pemberangkatannya. Namun waktunya belum bisa dipastikan.

Pelarangan itu juga berlaku untuk turis dari pelbagai negara seluruh dunia, terlebih yang memang warganya sudah terpapar virus Corona. Seperti: China, Iran, Italia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India, Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, dan Vietnam atau negara lain yang akan menunjukkan lebih banyak peningkatan kasus Corona. Demikian diumumkan Kemendagri setempat.

Kerajaan juga melarang warga atau pemerintahannya membuat visa untuk negara-negara Teluk: Kuwait, Bahrain, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Namun bagi warga Saudi yang berada di negara mana pun, jika hendak pulang dipersilahakan. Himbauan pelarangan itu salah satunya diunggah di media sosial twitter resmi Kantor Daerah Makkah Lembaga Hubungan Umum dan Informasi, @makkahregion.

Dilansir kantor berita Arab Saudi, SPA, Kamis (27/2), kebijakan yang diambil Kementerian Luar Negeri Arab Saudi atas rekomendasi Kementerian Kesehatan itu bersifat sementara dan akan terus dievaluasi. (ed.AS/ibadah.co.id)