Kebijakan Internet Gratis Kemendikbud Menjadi Sorotan Pergunu Bogor
Ibadah.co.id- Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini diketahui akan memberikan subsidi berupa kuota selama rmpat bulan bagu guru, siswa serta mahasiswa. Subsidi diberikan guna menunjang kebutuhan internet guna belajar jarak jauh di era pandemi.
Diketahui bahwa, kuota internet akan langsung diberikan ke nomor siswa, guru dan mahasiswa terhitung September. Siswa akan mendapatkan kuota sebanyak 35 gigabyte (GB) per bulan, guru sebanyak 42 GB, sedangkan mahasiswa dan dosen sebaanyak 50 GB.
Di antaranya, terkait teknis penyaluran kuota internet kapada mereka yang berhak yang tentu perlu dilakukan dengan pertimbangan matang. Sebab, tidak semua wilayah memiliki akses jaringan internet yang sama.
Kemudian, melansir dari nu.co.id pada Jumat (04/09/20), Pengurus Cabang (PC) Pergunu Kabupaten Bogor sangat mengapresiasi kebijakan itu dengan beberapa catatan, seperti teknis pemberian kuota kepada yang paling berhak dengen pertimbangan matang. Dikarenakan tidak semua wilayah memiliki akses internet yang mudah dan sama.
“Terlebih bagi peserta didik dan pengajar yang berlokasi di wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). Jangan sampai wilayah tersebut semakin tertinggal dan tak tersentuh,” ujar Ade Heryati selaku Ketua PC Pergunu Kabupaten Bogor.
Selain itu menurutnya, sosialisasi informasi kebijakan kuota gratis serta bagaimana mekanisme pendaftaran nomor seluler yang dipakai juga dirasa belum menyeluruh, terutama sekolah-sekolah swasta. Sehingga, banyak yang belum mengerti bagaimana teknis pelaksanaannya.
Dia juga menambahkan bahwa perlunya sosialisasi secara gamblang bagaimana teknis pendaftaran kuota gratis ini. Dan perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaannya.
“Tak hanya hal itu, kebijakan ini juga lemah pengawasan penggunaannya. Karena bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal selain kepentingan PJJ,” ucapnya.
Maka dari itu, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perlu dievaluasi serta ditelaah. Sehingga program tersebut akan maksimal bagi penerima bantuan. (DAF)