Berpotensi Rugikan Produk Pangan Indonesia, IHW Kecam Keras Rencana MoU BPJPH dengan JAKIM

By Anwar On Feb 6, 2019

Ibadah.co.id –Indonesia Halal Watch (IHW-Lembaga Advokasi Halal) mengecam keras terhadap adanya rencana kerjasama antara Indonesia’s Religious Affair Ministry’s Halal Product Assurance Agency (BPJPH) dengan Departement of Islamic Development Malaysia (JAKIM) yang infonya akan dilakukan pada bulan April 2019.

“Ini menjadi kegundahan kami (IHW). Bagaimana tidak, rencana MoU itu intinya hendak mem-bypass (jalan pintas) produk Malaysia langsung masuk ke pasar Indonesia hanya dengan sertifikat halal JAKIM. Inikan tidak benar. Menyalahi aturan. Mestinya produk dari manapun, kalau hendak masuk di pasar Indonesia haruslah mempunyai sertifikat halal dulu dari MUI,” ujar Direktur Esekutif IHW Dr. Ikhsan Abdullah dalam jumpa persnya di kantor IHW, Sudirman, Jakarta, (06/02).

Masuknya pelbagai produk luar ke pasar Indonesia saat ini sungguh merugikan masyarakat Indonesia, terutama para pengusaha kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang paling terkena imbasnya. Ikhsan menegaskan, kalau rencana itu tak segera diteriakkan, diam-diam akan berjalan. Dan lagi lagi Rakyat Indonesia hanya menjadi pasar saja bagi produk-produk Malaysia.

Ini merupakan bentuk kekhawatiran sekaligus rasa sayangnya IHW kepada produk-produk pangan dalam negeri. Kalau diam saja dan perjanjian itu ditandatangani maka para pengusaha Malaysia dengan leluasa memasarkan atau memasukkan produknya ke Indonesia, cukup mendapatkan Sertifikasi Halal dari JAKIM dan tidak perlu mendapat Sertifikasi Halal dari MUI/BPJPH di Indonesia ( without requiring local halal sertification).

Padahal jelas dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (BPJPH) ditegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya aturan itu untuk melindungi para pengusaha Indonesia atau produk-produk Indonesia dari serbuan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 4 UUJPH :

“Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Artinya bersertifikasi halal dari MUI/BPJPH. Walau sudah dinyatakan halal dari Negara asalnya, tetap belum bisa masuk selama tidak mendapatkan sertifikasi halal dari MUI via BPJPH.

“Walaupun MUI sudah melakukan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 45 lembaga yang sah mengeluarkan sertifikasi halal dari 26 negara, tetap saja produk dari Negara asal tersebut harus mendapatkan persetujuan (sertifikasi) kembali dari MUI bila produknya akan dipasrkan di Indonesia. Kalau misalnya sama Malaysia ini benar terjadi, celaka. Karena pasti akan diikuti sama Negara-negara lain yang akan meminta produk-produknya masuk ke pasar Indonesia tanpa lagi harus mendapatkan cap halal dari MUI, cukup dari cap halal Negara asalnya,” terang Ikhsan.

Untuk mengantisipasi itu, IHW sebelumnya telah melayangkan surat klarifikasi dan keberatan terhadap Rencana MOU JAKIM dengan BPJPH itu kepada Presiden Jokowi dengan harapan pemerintah menunda dan mengkaji ulang rencana itu. “Bahkan bisa jadi, Presiden juga belum tahu soal rencana ini. Ini hanya permainan anak buahnya saja, yakni BPJPH,” tegas Ikhsan. (IS)