Presiden Jokowi Dikunjungi Ulama-Ulama Aceh, Menag: Presiden Jawab Tuduhan Negatif yang Menyerangnya
Ibadah.co.id – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang mendampingi Presiden Jokowi secara bergiliran menerima tokoh-tokoh dari berbagai agama itu mengatakan, sebagian tokoh agama memanfaatkan pertemuan dengan Presiden untuk meminta klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang, berita-berita tidak berdasar, hoaks, dan lain sebagainya.
“Terkait Bapak Presiden itu antek asing atau tidak, kemudian isu PKI, isu tidak memperhatikan umat Islam, dan seterusnya, dan seterusnya yang semuanya itu dijawab oleh Bapak Presiden bahwa itu semua tidak benar,” kata Menag kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi saat menerima tokoh-tokoh ulama Aceh, di Istana Negara, Jakarta, seperti dilansir setkab.go.id (05/03).
Terkait isu-isu itu, menurut Menag, para tokoh agama dan ulama mengharapkan agar Presiden sebaiknya tidak lagi diam saja menyikapi isu-isu yang tidak berdasar itu, dan mereka meminta Presiden lebih tegas untuk menjawab, mengklarifikasi bahwa semua isu-isu apalagi yang berkembang di media sosial (medsos) itu tidak benar.
“Mereka para ulama itu, tokoh-tokoh masyarakat sangat mendukung dan bersedia sepenuhnya membantu Bapak Presiden untuk menyebarluaskan jawaban terhadap berita-berita yang tidak berdasar itu,” jelas Menag.
Jangan Ancam Keutuhan
Mengenai respon Presiden Jokowi terkait masukan dari para tokoh agama dan ulama itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Presiden menyampaikan bahwa kehidupan politik di Indonesia memang menimbulkan keragaman pilihan, karena agenda politik itu kan tidak tunggal, selalu ada pilihan-pilihan, ada calon-calon anggota legislatif, ada capres-capres, cawapres, dan seterusnya.
Tapi keragaman ini, Presiden meminta jangan sampai lalu kemudian ditempuh dengan cara-cara yang tidak sehat, dengan membuat berita-berita yang tidak berdasar, apalagi saling menebarkan fitnah.
“Yang ini akibatnya tidak hanya kepada para calon yang sedang tampil, apakah calon anggota legislatif atau capres-cawapres, tapi keutuhan bangsa ini secara keseluruhan,” ujar Menag mengutip Presiden Jokowi.
Menag menuturkan, itu yang harus menjadi pemahaman semua bahwa keragaman perbedaan pilihan politik jangan sampai lalu kemudian menimbulkan keutuhan sebagai sebuah bangsa terancam bahkan lalu kemudian terpecah-belah.
“Ini yang Bapak Presiden wanti-wanti dan seluruh ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka agama yang hadir amat sangat mendukung dengan pandangan seperti ini,” pungkas Menag. (Ed.AS)