Anggota MUI Kritik PT Pelni Soal Pengajian Ramadhan

Ibadah.co.id – Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), tepatnya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi mengkritik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) soal pengajian Ramadhan. Pasalnya PT Pelni telah mencopot salah satu petugas yang menangani masalah kerohanian di PT tersebut.

Seperti dilansir detik.com pada 9/4/21, dua petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik keputusan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) terkait polemik daftar penceramah kegiatan pengajian Ramadhan 1442 H. Keputusan PT Pelni terkait polemik daftar penceramah pengajian Ramadhan itu dinilai bertentangan dengan sila pertama Pancasila.

“Pembatalan jadwal pengajian Ramadhan oleh direksi PT Pelni dan pencopotan petugas yang menangani masalah kerohanian di PT plat merah itu adalah bentuk nyata arogansi kekuasaan. Kebijakan tersebut melukai perasaan umat Islam dan bertentangan dengan sila pertama Pancasila,” Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi, kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).

Muhyiddin menuturkan pembinaan mental spiritual di kalangan karyawan/karyawati sebuah perusahaan merupakan bagian integral dari agenda pengembangan SDM yang punya integritas tinggi kepada bangsa dan negara. Bahkan, ceramah agama sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kepada perusahaan.

“Dengan demikian, kerugian dan hilangnya aset negara bisa diatasi. Kasus penyalahgunaan dan penyimpangan juga bisa diatasi. Seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada mereka yang aktif dan kreatif dalam membantu pemerintah di bidang pembinaan mental spiritual. Bukan sebaliknya. diancam dan dikenakan sanksi berat,” sebutnya.

“MUI minta agar para petinggi negara ini sadar supaya berhenti mengaitkan tindak kekerasan dengan prilaku umat Islam,” imbuh Muhyiddin.

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menyayangkan pembatalan kegiatan pengajian Ramadhan 1442 H yang menjadi polemik itu. Amirsyah menilai pembatalan kegiatan tersebut justru berdampak buruk.

“Sekjen MUI menyesalkan pembatalan sejumlah ustaz di PT Pelni. Ceramah lewat Zoom terkait pelaksanaan Ramadhan dengan tema ‘Ramadhan Memperkuat dan Memperteguhkan Iman’. Tema yang menarik dan aktual kajian Ramadhan 1442 H telah diagendakan tanggal 8-29 April 2021 sangat kita sesalkan pembatalan tersebut,” ujar Amirsyah.

“Mengapa ini terjadi di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di negara yang toleran, justru tindakan pembatalan inilah yang menimbulkan intoleran. Padahal ada sejumlah ustaz yang telah dijadwalkan dalam ceramah itu, antara lain Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis, Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Syafiq Basalamah, dan lainnya,” sambung dia.

Amirsyah meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberikan klarifikasi. Dia mengimbau agar tidak mudah memberikan stigma radikal.

“Saya meminta kepada Meneg BUMN agar memberikan klarifikasi apa sesungguhnya yang terjadi di PT Pelni. Janganlah terlalu mudah memberikan stigma radikal, karena istilah radikal sendiri masih menjadi perdebatan yang kemudian tak jelas substansi apanya yang radikal. Kemudian dijadikan alasan pembatalan ceramah di PT Pelni,” sebutnya.

Manajemen PT Pelni meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan terkait daftar penceramah pengajian Ramadhan 1442 H. Pelni menegaskan sudah mengambil tindakan yang diperlukan dan menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI.

“Kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung. Kami sekaligus meminta maaf kepada segenap stakeholder dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk ke depannya,” kata Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Opik Taufik, dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4).

Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiyarto atau Dede memberi penjelasan terkait beredarnya poster mengenai kegiatan kajian Ramadhan online yang diisi beberapa tokoh agama. Dede menyebut dewan direksi PT Pelni belum memberi izin pembicara yang didatangkan pada acara itu sehingga acara tersebut dibatalkan.

“Direksi belum memberi izin terkait dengan penunjukan pembicara. Direksi sampai saat ini belum mendapat info pembicara yang akan diundang dalam kegiatan Ramadhan,” kata Dede saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (9/4).

Direksi PT Pelni juga belum memberikan izin penyebaran info terkait pembicara Ramadhan kepada panitia. Kemudian, Pelni juga meniadakan kegiatan ceramah selama bulan Ramadhan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami memutuskan untuk meniadakan kegiatan ceramah dalam kegiatan Ramadhan,” ungkap Dede.

Buntut dari pembatalan acara kajian Ramadhan online itu, ada pejabat yang dimutasi. Pejabat itu dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke posisi lain. “Sementara ini yang dimutasi level supervisor dan dibebastugaskan sebagai VP,” ujar Dede. (RB)