Indonesia Masih Tunggu Kepastian Ibadah Haji Tahun Ini
Ibadah.co.id – Pemerintah dan juga masyarakat Indonesia masih menunggu kepastian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Meski sudah dipastikan bahwa Pemerintah Arab Saudi akan memperbolehkan jamaah luar negeri untuk berhaji, namun pemerintah Arab Saudi belum lebih lanjut menjelaskannya secara detail.
Seperti dilansir republika.id pada 25/5/21, Pemerintah Arab Saudi secara resmi menyatakan, jamaah haji asal luar negeri diizinkan menunaikan ibadah haji tahun ini. Meski demikian, belum ada perincian teknis dan operasional terkait hal itu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Sadzily menyatakan, saat ini pemerintah masih menanti kepastian kuota dan teknis pelaksanaan haji 2021. Ia menyebut, hal ini berkaitan pada penetapan biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH).
“Kami harus mendapatkan kepastian terlebih dulu dari Pemerintah Arab Saudi tentang jumlah kuota yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia,” kata dia saat dihubungi Republika, Senin (24/5).
Ia mengaku sempat mendengar informasi bahwa Saudi menyiapkan kuota 60 ribu jamaah haji untuk seluruh negara. Jika ini benar, pembagian kuota untuk masing-masing negara harus dipastikan.
Panitia Kerja (Panja) Haji DPR disebut masih menunggu informasi tersebut, mengingat pelaksanaan haji merupakan hubungan kerja government to government atau pemerintah dengan pemerintah.
“Kami juga ingin mendapat informasi lebih lanjut dari Pemerintah Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia, tentang berapa kuota yang diberikan untuk jamaah haji kita,” ujar Ace.
Di Komisi VIII DPR, menurut dia, jika sudah ada kepastian tersebut, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan berapa alokasi BPIH yang akan dibebankan kepada calon jamaah haji (calhaj). Hal lain yang tak kalah penting adalah pembagian kuota secara proporsional terhadap setiap daerah serta aspek komposisi usia jamaah dan kesehatan.
“Jangka waktu pelaksanaan ibadah haji tahun ini juga membutuhkan pertimbangan dan perlu dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Agama,” katanya.
Terkait pelayanan kepada jamaah, ia menyebut sejak awal sudah meminta kepada Kemenag untuk memastikan kesiapan pihak penyedia layanan yang ada di Arab Saudi, termasuk catering, hotel, serta transportasi.
“Termasuk di dalamnya soal berapa biaya yang dibutuhkan untuk konteks pelayanan itu. Karena ini semua menyesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan itu. Kita tentu menunggu kepastian itu seiring pengumuman teknis dari Saudi,” ujar Ace.
Sementara, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi mengaku belum menerima informasi resmi terkait kabar bahwa Arab Saudi akan memberi izin secara terbatas bagi jamaah dari luar negeri untuk beribadah haji tahun ini.
“Jika benar bahwa Saudi membuka pemberangkatan haji 1442 H untuk jamaah dari luar negaranya, meski kuotanya terbatas, tentu ini harus kita syukuri. Alhamdulillah karena jamaah Indonesia juga sudah menunggu lama, apalagi tahun lalu juga tertunda,” kata Khoirizi melalui laman resmi Kemenag, Senin (24/5).
“Namun demikian, sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan secara resmi tentang dibukanya pemberangkatan bagi jamaah di luar Saudi,” ujar dia.
Khoirizi memastikan, Ditjen PHU terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi untuk mendapatkan perkembangan informasi resmi dari Khadimul Haramain. “Info resmi ini penting sebagai rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan serta persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji tahun ini,” ujarnya.
Khoirizi menambahkan, tengah pekan lalu, Kemenag juga telah berkoordinasi dengan WHO Indonesia dan Kemenkes untuk membahas masalah vaksin Sinovac yang digunakan jamaah Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Kemenag juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri RI.
“Para pihak dalam rapat koordinasi tersebut mengonfirmasi bahwa belum ada informasi resmi apa pun dari Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk soal vaksin, penerbangan, dan lainnya,” kata Khoirizi. “Sesuai arahan Menag Yaqut Cholil Qoumas, kita akan terus melakukan persiapan dan proses mitigasi hingga ada kepastian dari Saudi.” (RB)