Menteri Agama Minta Program Bantuan Pesantren Terkoordinasi
Ibadah.co.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta agar program bantuan kepada pesantren terkoordinasi. Hal ini agar bisa meratakan bantuan kepada beberapa pesantren. Hal ini meminimalisasi ada pesantren yang tidak dapat bantuan, sedangkan di lain sisi ada pesantren yang mendapatkan banyak bantuan.
Seperti dilansir merdeka.com pada 15/6/21, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap kemandirian pesantren menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama yang dapat berkontribusi besar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Hal tersebut dikatakan Yaqut dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) mengenai Strategi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Selain Menag, turut hadir dalam rapat tersebut Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.
“Salah satu intervensi di bidang pendidikan untuk peningkatan IPM yang dilakukan Kemenag adalah program Kemandirian Pesantren. Dan ini perlu dukungan dari semua pihak,” tutur Menag Yaqut dikutip dalam keterangan pers, Selasa (15/6).
Kemandirian Pesantren ini menurut Yaqut merupakan program yang diamanahkan Presiden Joko Widodo. Kata Yaqut, ditargetkan hingga akhir 2024 yang akan menyasar 1.500 pesantren.
“Ditargetkan hingga akhir 2024 program ini akan menyasar 1.500 pesantren. Namun, hingga saat ini anggaran yang tersedia untuk program ini di Kemenag belum memadai. Karenanya kami berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat memfasilitasi ini,” bebernya.
Dia juga mengatakan selama ini banyak program yang bertujuan untuk menunjang kemandirian pesantren tersebar di beberapa kementerian. Misalnya bantuan pembangunan gedung pesantren dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau pun bantuan Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Tetapi kata dia seringkali program-program tersebut berjalan sendiri, sehingga kerap didapati bantuan atau dukungan yang diberikan tumpang tindih.
“Kami berharap ke depan, hal semacam ini dapat kita koordinasikan. Sehingga jangan sampai ada pesantren yang memperoleh bantuan berkali-kali, tetapi ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali. Paling tidak, Kemenag diberi tahu, pesantren mana saja yang sudah dibantu,” bebernya.
Sementara itu menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berjanji akan melakukan rapat koordinasi untuk menyelaraskan program kemandirian pesantren. “Kita nanti akan buat RTM, dengan mengundang Kementerian PUPR, Kemenakertrans, Kemenag, serta kementerian lain yang memiliki program kemandirian pesantren. Intinya agar target peningkatan ini dapat tercapai sesuai harapan,” tutur Suharso. (RB)