PSBB Semakin Marak, Gubernur Jatim, Khofifah Minta Ring I Makin Waspada
Ibadah.cp.id – Persebaran coronavirus (Covid-19) di wilayah Jawa Timur (Jatim) terus mengalami kenaikan. Hingga tadi malam (14/4), sebanyak 474 orang dinyatakan positif terjangkit korona.
Bukan hanya itu, kabupaten/kota yang berstatus merah juga bertambah satu. Praktis, tinggal tiga daerah saja yang belum terjamah kasus positif Covid-19: Ngawi, Sumenep, dan Sampang.
Dari seluruh wilayah di Jatim, yang paling dipantau perkembangannya adalah daerah ring satu: Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sebab, daerah-daerah tersebut makin ”merah”.
Situasi itu mendapat atensi serius Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. ”Masyarakat patut waspada dengan kondisi tersebut,” tuturnya. Meski tidak memaksa daerah-daerah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), orang nomor satu di Jatim itu meminta daerah rawan tersebut melakukan upaya pencegahan yang lebih ketat.
Saat ini, jelas Khofifah, pihaknya sudah meminta data detail terkait upaya penanganan di daerah-daerah rawan, termasuk kabupaten/kota lainnya. Harapannya, upaya yang diterapkan itu terukur. ”Dengan begitu, ada gambaran efektivitas dan efisiensi penanganan dan pencegahan di tiap-tiap wilayah,” katanya.
Soal kemungkinan pemberlakuan PSBB, Khofifah masih memilih berhati-hati. Saat ini Sekdaprov Jatim tengah berkoordinasi dengan daerah-daerah tersebut. Dari seluruh kabupaten/kota berstatus zona merah, tiga wilayah itu mengalami pertambahan signifikan. Pasien positif di Surabaya, misalnya, mencapai 228 orang, lalu Sidoarjo 45 orang dan Gresik 18 orang.
Sejauh ini di wilayah Jatim memang belum ada yang mengajukan secara resmi usul penerapan PSBB. Hanya, beberapa di antaranya sudah mulai melakukan penjajakan. Ada juga yang melakukan upaya menyerupai PSBB.
Di Pamekasan, pemkab dan DPRD setempat tengah menjajaki kemungkinan itu. Wacana tersebut muncul setelah sejumlah anggota dewan mengajukan usul PSBB. Wabup Raja’e akan mempertimbangkan usul itu. Dia bakal berkoordinasi dengan satgas Covid-19 untuk mengkaji apakah perlu diberlakukan PSBB atau belum perlu. ”Akan kami pertimbangkan,” ucapnya.
Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Nonalam dan Pencegahan Covid-19 Pamekasan Totok Hartono menerangkan, ada beberapa pertimbangan sebelum mengusulkan PSBB. ”Di antaranya aspek sosial, dukungan sumber daya, teknis operasional, dan pertimbangan ekonomi,” paparnya.
Kota Malang juga salah satu daerah yang menjajaki rencana PSBB. Bahkan, kabar terbaru, pemkot segera mengajukan usul resmi ke gubernur Jatim.
Di Ngawi dan Madiun, meski belum berstatus zona merah, pemkab setempat sudah menerapkan sejumlah kebijakan pengetatan yang menyerupai PSBB. Mulai penerapan aturan wajib bermasker hingga penutupan beberapa jalur protokol. (RB)