Waketum MUI Minta Bank Syariah Urus UMKM

Ibadah.co.id – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas meminta bank syariah untuk bisa mengurus UMKM. Hal ini untuk memajukan usaha masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini juga yang diajarkan oleh Islam.

Seperti dilansir republika.co.id pada 21/12/20, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas berharap ada kebijakan dari pemerintah yang fokus menolong kaum dhuafa atau kaum termarginalkan. Misalnya dengan mendirikan bank yang benar-benar fokus mengurusi UMKM, terutama usaha mikro yang pengelolaannya bisa langsung atau tidak langsung kepada rakyat.

“Dan bank yang sangat cocok untuk itu menurut saya  adalah bank syariah terutama bank syariah milik negara. Karena, selain itu adalah amanat dari konstitusi, agama Islam juga benar-benar menyuruh umatnya untuk memperhatikan nasib mereka yang lemah atau dhuafa tersebut,” ujar Anwar melalui keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Jum’at (18/12).

Menurut Anwar, terasa aneh kalau bank syariah tidak membela kaum dhuafa, apalagi bank syariah milik negara. Karena, kata dia, di antara prinsip atau nilai dasar yang harus dijunjung tinggi di dalam memajukan ekonomi syariah tersebut adalah prinsip tauhid.

“Kita juga dituntut untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebersamaan atau persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu adalah tidak adil kalau bank syariah tersebut hanya memperhatikan usaha besar,” ucap Ketua PP Muhammadiyah ini.

Dia menjelaskan, pemerintah harus bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Salah satu caranya adalah  melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.

“Artinya bagaimana pemerintah dan DPR bisa membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka terutama yang ada dikelompok usaha mikro tersebut yang jumlahnya 98,68 persen atau 63.550.222 pelaku usaha,” ucapnya.

Menurut dia, mungkin ada pihak yang mengatakan bahwa hal itu merupakan tugas dari koperasi. Tapi, kata dia, buktinya sejak zaman orde lama yang namanya Kementrian koperasi itu sudah ada di negeri ini dan hasilnya mengenaskan. “Apa sebabnya? Banyak, diantaranya selain masalah SDM dan sistem pengelolaannya juga masalah permodalan,” kata Anwar. (RB)