Guru Besar-Mahasiswa UIN Jakarta Minta Presiden dan Aparat Netral

Ibadah.co.id – Dalam rangka menetralisir para pejabat pemerintah, Guru Besar, alumni hingga sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah UIN Jakarta ikut menyatakan sikap terhadap situasi politik tanah air. Pernyataan sikap ini sebagai bentuk kekecewaan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Di halaman kampus UIN Syarif Hidayatullah, puluhan orang yang mahasiswa, dosen serta guru besar ikut serta. Saiful Mujani, guru besar UIN yang ikut serta dalam kegiatan tersebut mengatakan pernyataan sikap ini dilakukan setelah pihaknya menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu 2024.

“Pertama kami mendesak penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Saiful dalam pernyataan sikap itu, Senin 5 Februari 2024.

Mereka juga meminta penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur. Penyelenggara pemilu juga diminta menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun.

“Harus berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia,” kata Saiful.

Kemudian, guru besar, dosen dan alumni dari UIN juga mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi pason tertentu,” kata dia.

Kemudian, guru besar, dosen hingga mahasiswa UIN juga menginginkan pengelolaan keadaban/akhlak demokrasi ini tidak dipandang sekadar seperangkat aturan tertulis. “Aturan tentang boleh tidak boleh. Lebih dari itu, akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan manfaat atau mudharat bagi kepentingan masyarakat. Sejak putusan MK atas uji materi Nomor 90/2023 ditetapkan, akhlak demokrasi kita terus menerus merosot. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban/akhlak berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara,” kata Saiful.

Selanjutnya, mereka juga mendesak Presiden agar dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional.

“Aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan. Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerinta secara nasional, tapi juga menimbulkan ketidaksolidan dan ketidanyamanan anggota kabinet,” kata Saiful.

Jika hal tersebut terjadi, Saiful mengatakan dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. “Padahal berulangkali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024 ini. Namun hari demi hari, yang diperlihatkan adalah tindakan yang cenderung sebaliknya, menambah kepiluan dalam pelaksanaan pemil/pilpres dan pengelolaan keadaban demokrasi kita,” ujarnya.