Hoaks Soal Haji, Wamenag Ungkap Fakta Sebenarnya

Ibadah.co.id – Banyak hoaks atau berita bohong yang menyebar di masyarakat mengenai keberangkatan ibadah haji tahun 2021. Hal ini, ditanggapi langsung oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya.

Wamenag juga meminta kepada seluruh pihak agar tidak mudah menyebarkan berita yang tidak jelas sumber rujukannya. Karena hal ini bisa menambah pelik kondisi sekarang.

Seperti dilansir tempo.co pada 4/5/21, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat terutama calon jemaah haji agar tak termakan isu-isu bohong (hoaks) soal penyelenggaraan haji. Ia meminta para calon jemaah bersabar karena belum ada kepastian ihwal pelaksanaan haji 2021 dari Arab Saudi.

“Saya tekankan kepada para pihak untuk tidak mengembangkan isu-isu menyesatkan yang membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar,” kata Wamenag Zainut, Senin, 3 Mei 2021.

Dari laporan yang ia terima, berbagai macam kabar hoaks soal haji berkembang di masyarakat. Beberapa diantaranya ialah tentang pembatalan haji bagi jemaah di Indonesia karena vaksin Covid-19 dari Sinovac yang belum teregistrasi WHO.

Kemudian pembatalan haji karena tunggakan pembayaran akomodasi di Arab Saudi yang membuat pemerintah setempat tak membuka pintu bagi calon jemaah Indonesia. Isu lainnya ialah kasus peradilan seseorang di Arab Saudi.

Tiga isu tersebut, menurut Wamenag, selalu dikaitkan dengan pembatalan haji bagi calon jemaah asal Indonesia. Padahal persoalan belum pastinya penyelenggaraan haji murni karena situasi COVID-19 yang belum reda.

“Kalau tidak ada pemberangkatan itu murni situasi kondisi COVID-19. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak percaya yang membuat situasi tidak kondusif,” ujar Zainut.

Sebelumnya, Wamenag Zainut meminta kepada calon jemaah haji menata hati untuk menerima keputusan apapun, termasuk yang paling pahit, seperti tidak ada pemberangkatan haji untuk tahun ini.

Ia mengatakan hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian penyelenggaraan haji dari otoritas kerajaan Arab Saudi. “Jadi masyarakat atau jemaah haji harus menyiapkan diri, menata hatinya agar bisa menerima keputusan dari pemerintah dalam bentuk apapun,” tutur dia. (RB)