Indonesia Terancam Tak Berangkatkan Jemaah Haji Karena Sinovac

Ibadah.co.id – Indonesia terancam tidak bisa memberangkatkan jemaah haji karena Vaksin Sinovac yang digunakan kepada masyarakat Indonesia ternyata tak mau menerima oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan begini, pemerintah Indonesia mesti bekerja ekstra keras untuk berdialog dengan pemerintah Arab Saudi.

Seperti dilansir cnnindonesia.com pada 21/5/21, PT Bio Farma (Persero) menilai Pemerintah Indonesia perlu menjalin diplomasi atau bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar mau menerima vaksin covid-19 Sinovac yang sudah terlanjur digunakan dalam program vaksinasi gratis sebagai syarat masuk calon jemaah haji ke tanah suci.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan langkah antar pemerintah ini (government-to-government/G-to-G) perlu dilakukan karena Arab Saudi sudah menetapkan beberapa vaksin yang dapat digunakan sebagai syarat untuk bisa menerima calon jemaah haji dari beberapa negara.

Sayangnya, Arab Saudi belum menerima Sinovac sebagai vaksin untuk memenuhi syarat masuk tersebut. Begitu juga, dengan Sinopharm yang saat ini digunakan untuk program vaksin Gotong Royong.

“Belum satu pun dari vaksin yang kita gunakan saat ini masuk ke dalam (syarat) itu, kecuali AstraZeneca. Maka menurut saya, mungkin kita perlu diplomasi G-to-G dari pemerintah kita ke Pemerintah Saudi bahwa vaksin yang diberikan ke masyarakat Indonesia juga berlaku sebagai syarat haji,” ujarnya saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR/MPR, Kamis (20/5).

Ia mengatakan masukan ini sudah disampaikannya ke Kementerian Luar Negeri selaku ujung tombak hubungan diplomasi Indonesia ke negara lain.

Menurutnya, negosiasi ini seharusnya bisa diterima karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim dan kerap menyumbang jemaah haji ke Arab Saudi.

“Jemaah haji Indonesia kan paling besar, masa ini jadi susah karena masalah vaksin saja,” imbuhnya.

Di sisi lain, Honesti mengatakan perusahaan terus berkomunikasi dengan Sinovac agar segera menyelesaikan pengurusan sertifikat izin penggunaan (Emergency Use List/EUL) dari Badan Kesehatan Dunia (World Health Organizations/WHO). Saat ini, baru Sinopharm yang sudah mengantongi EUL dari WHO.

“Sampai kemarin kami diskusi dengan Sinovac, katanya sudah tidak ada lagi data yang diminta WHO sebagai persyaratan persetujuan EUL, jadi mungkin awal Juni, Sinovac dapat EUL dari WHO dan ini bisa jadi dasar untuk komunikasi dengan Pemerintah Saudi bahwa Sinovac, Sinopharm dan semua jenis vaksin yang digunakan Indonesia layak sebagai persyaratan,” pungkasnya. (RB)