Kuota PPPK Guru Madrasah, Pergunu : Pemerintah Wajib Tambah Kuota

Ibadah.co.id – Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) mendesak pemerintah memberi kepastian terkait kuota PPPK, terutama untuk guru madrasah. Diketahui, sejak digulirkannya kebijakan pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2020, belum ada titik terang langkah teknis, khususnya untuk guru madrasah. 

Wakil Ketua Pergunu, Aris Adi Leksono mengatakan kebijakan awal kuota guru agama di bawah binaan Kementerian Agama baik di sekolah dan madrasah, hanya 9.464 orang dari 1 juta kuota yang direncanakan.

Pergunu juga menyerukan Pemerintah, dalam hal ini Menpan RB, Kemendikbud, dan lainnya agar memerhatikan guru madrasah, yang status honorer untuk diberikan afirmasi kuota yang lebih. 

“Guru madrasah juga berjasa, mereka tahunan mengabdi tanpa pamrih, di pelosok desa, di pedalaman, bagaimana mungkin kuota PPPK untuk mereka tidak sampai 1 persen dari kuota nasional,” ujar Aris, Selasa (16/3) di Jakarta.

Aris menggambarkan bahwa jumlah guru madrasah saat ini kurang lebih 700 ribu, dimana 580 ribu lebih berstatus Non-PNS. Belum lagi jumlah guru agama honorer di sekolah. Sehingga, sudah seharusnya pemerintah memberikan kesempatan lebih untuk guru agama di madrasah dan sekolah untuk mengikuti formasi PPPK.

“Wajib pemerintah menambah kuota PPPK untuk guru madrasah, jumlahnya honorernya lebih dari 80 persen. Kebangetan dari 580 ribuan guru agama honorer madrasah hanya diberi kuota tidak sampai satu persen. Belum guru agama di sekolah,” tegas Aris.

Aris juga menggarisbawahi bahwa madrasah dengan guru agama di dalamnya, adalah peletak ciri khas pendidikan di Indonesia sejak masa pendidikan kolonial. Keberadaannya terbukti mampu mewujudkan generasi bangsa yang tergambar dalam tujuan sistem pendidikan nasional. (EA)