Meneladani Politik Kemanusiaan

Mengenai politik-hukum di Indonesia, kian lama menjadi topik aktual yang diperdebatkan oleh para praktisi, dan akademisi. Sebagian tegas dengan gambelang mengatakan dasar hukum adalah keadilan yang merupakan bagian dari sumber kehidupan sosial secara politis. Hal ini menunjukkan, bahwa keadilan secara komutatif merupakan sistem penerapan di lapangan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, dan sistem pemerataan ekonomi alias kesejahteraan agar arah budaya politik kekinian ini tidak cenderung pada otoritas kekuasaan belaka, melainkan kemanusiaan (humanity) sifatnya.

Kebenaran politik, nampak jelas ketika kebenaran yakni keadilan menegakkan dominasi perubahan kehidupan masyarakat untuk lebih baik, khususnya dalam melakukan pendobrakan pada tatanan paradigma kehidupan sosial masyarakat yang belum merasakan kebenaran masa kini baik dari keadilan maupun politik.

Konteks keadilan di negeri ini hendaknya ditempatkan pada aspek realitas ilmiah yang merumuskan identitas dan kemaslahatan nasional, sebagai sistem pemerataan subsfrastruktur yang berkeadilan baik di ranah sosial masyarakat, dengan cara merujuk pada formulasi dialektika politik yang tentu tidak sekadar memunculkan ajang kompetisi militan dan perlawanan masif propaganda politik. Tak terkecuali ingin membangun dasar hukum yang kuat sehingga masyarakat merasa terjamin haknya.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi (democracy state), makna demokrasi memastikan pemilu bakal melekat dan tumbuh hadir dari pelbagai tubuh internal partai politik (parpol), kadangkala politik yang masif membelakangi indikasi keadilan, faktor keterbelakangan ini terlihat jelas dalam perilaku skandal mafia di berbagai kekuasaan politik serta lingkaran kekuasaan birokrasi. Sejauh ini, para mafia menjadi lorong gelap mafia untuk menjurus pada praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme umumnya, sehingga dengan lebih leluasa memprorak-porandakan keadilan sosial dan hak rakyat.

Finalisasi Politik dan Humanisasi  

Pakar pemikiran politik Islam merumuskan, Ibnu Taimiyyah dalam karya (Zainal Arifin Hoesein; Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2015) “politik memiliki makna hakikat kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Politik menjadi instrument penegak nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran juga termasuk menjelmakan konsep manusia sebagai makhluq sosial”.

Pandangan pakar ini, berfungsi untuk menempuh tujuan dan arah politik pada nilai-nilai kebenaran-kebenaran serta kemanusiaan, sehingga bentuk respon masyarakat mudah terasah mulai dari berbagai sektor. Secara spesifik menjunjung keadilan yang sifatnya sosio humanistik dengan mekanisme pendekatan kemanusiaan secara konsisten.

Indonesia saat ini membutuhkan elit politik yang betul-betul intervensi dalam masalah keadilan, dan elemen kemasyarakatan yang kini kinerja para pimpinan-steakholder masih belum dinilai bekerja profesional, sehingga kinerja mereka membutuhkan arah perbaikan prospektif untuk mengukir keterampilan sikap profesionalisme sebagai agent social of control pengawasan dikalangan elit politik dan bagaimana masyarakat bisa terjamin berkerja serta mendapatkan pelayanan dengan baik.

Sudah sepantasnya politik praktis di tanah air mengakhiri konflik internal maupun eksternal, sebab semacam itu bisa menghancurkan citra keadilan. Oleh sebab itu, butuh kepastian hukum yang jelas agar arah perbaikan dapat meningkatkan kualitas hak asasi manusia serta memperbaiki praktek politik yang betul-betul memandang skala besar kemanusiaannya.

Indonesia diyakinkan sukses apabila terus-menerus mensosialisasikan tujuan politik yang dipandang oleh Ibnu Taimiyah, karena dengan ini negara yang terdiri dari beragam kultur lokal bisa disikapi pola pikir kemanusiaan, toleransi, dan bisa dengan lokus keadilan. Alhasil, masyarakat bisa berkembang secepat mungkin dan tak mudah vakum soal ini.(HN/Kontributor)