Rekomendasi Ampuh untuk Perbaikan Penyelenggaraan Haji 2023
Ibadah.co.id – Afiliasi Mandiri Penyelenggaraan Umroh Haji (Ampuh) menyampaikan delapan rekomendasi untuk perbaikan haji tahun 2023. Delapan rekomendasi ini disampaikan Sekjen Ampuh Tri Winarto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Pelaksanaan Haji 2022 di Batam.
Pertama jamaah haji Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mendapatkan pelayanan yang sama atas pelayanan kesehatan di Arab Saudi. Karena selama ini jamaah PIHK merasakan pelayanan yg berbeda dibanding dengan jamaah reguler. Terbatasnya tenaga kesehatan mungkin menjadi alasan dan berangapan haji khusus telah memiliki fasilitas yang lebih dibanding haji reguler.
Kedua untuk memperkuat keberadaan asosiasi dalam negoisasi harga Armina antara PIHK dan muasasah agar mendapat pendampingan dari pemerintah. Agar kontrak-kontrak yang dilakukan oleh PIHK atau asosiasi kepada muasasah di Saudi mendapatkan harga yang baik.
“Maka dari itu perlunya Pemerintah melalui Kemenag hadir mengawal proses tersebut,” kata Tri dikutip dari Republika, Jumat (2/9/2022).
Tiga untuk menjaga keberadaan seat haji oleh PIHK maka penjualan tiket haji oleh maskapai harus berdasarkan bukti visa Haji dan tidak dibenarkan bloc seat tanpa visa haji oleh agen travel. Agen penjualan tiket tidak dibenarkan menerapkan hangus ticket no show tanpa ada bukti visa Haji.
“Sistem hangus tiket ini sangat merugikan jamaah dan penyelengara haji khusus karena hanya sepihak untuk keuntungan airline, kondisi gagal visa harus menjadi pertimbangan agar airline tidak sewenang wenang menghanguskan tiket,” katanya.
Menurutnya, dari kebijakan maskapai yang menghanguskan tiket itu, ada kerugian gagal tiket yang sudah dikumpulkan dari seluruh asosiasi yang nilainya mencapai Rp 400 miliar.
Keempat dalam upaya memberikan kesempatan bagi pihak untuk mengelola jamaah PIHK yang terdaftar atau mendapat kuota. Maka jumlah rombongan per PIHK adalah 20 jamaah dengan jatah satu kota petugas sekarang 45 per PIHK.
Kelima dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PIHK diberikan kesempatan mengelola atau menawarkan jasa pelayanan fasilitas hotel berbintang kepada jamaah haji reguler.
Keenam, untuk mengurangi antrian kota Haji nasional reguler dan haji khusus agar pemerintah memaksimalkan tambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi. Tambahan kuota dapat diperoleh setiap tahun serta menyiapkan anggaran yang cukup tampak mengganggu proses pembisaan haji yang sedang berjalan.
Ketujuh, dengan antrean kota yang sangat lama tambahan kota dapat menjadi solusi dan kebijakan. Kedelapan PIHK pemerintah dalam merumuskan regulasi jenis dan jumlah perlu dilibatkan pihak asosiasi PIHK.
MAN
Sumber : Republika
Baca juga : Kemenag gelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022