Tingkatkan Kualitas Layanan, BPJPH Gelar Public Hearing Berbasis IT

Ibadah.co.id –Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengadakan Public Hearing Layanan Halal Berbasis Teknologi Informasi (IT) sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Jaminan Produk Halal (JPH), Kegiatan ini melibatkan para pelaku usaha dan perwakilan dari beberapa Dinas terkait.

Sekretaris BPJPH Muhammad Lutfi Hamid menekankan sejumlah isu penting terkait perkembangan regulasi JPH. Ia mengatakan, lahirnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, memunculkan perubahan dalam proses bisnis layanan sertifikasi halal BPJPH.

Regulasi baru tersebut secara khusus memberi perhatian bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk kemudahan dalam melaksanakan kewajiban bersertifikasi halal.

“Salah satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha adalah ketentuan baru bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK didasarkan atas pernyataan pelaku UMK sendiri, atau disebut self declare,” ungkap Lutfi Hamid, Minggu (11/4).

Dijelaskan Lutfi, meskipun regulasi memberi opsi pelaku UMK dapat melakukan pernyataan halal, namun pernyataan halal tersebut harus melalui mekanisme yang diatur BPJPH. Misalnya, produk yang akan di-declare tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksinya juga dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Diketahui, kegiatan yang berlangsung di Cirebon ini, dilaksanakan dengan metode diskusi interaktif, untuk mengetahui tingkat pemahaman, respon, ekspektasi dan potensi kesulitan para pelaku usaha terhadap kebijakan BPJPH dalam melaksanakan layanan sertifikasi halal berbasis IT.

Hal ini menjadi upaya BPJPH untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal yang merupakan ‘core-businessnya. (EA)