Sepakat! Kiai Said dan Mahfud Md : Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan Sebab Corona
Ibadah.co.id- Penanganan pandemi di Indonesia yang kini mulai disorot banyak menuai kontroversi. Meski sebagian pihak menjatuhkan pemerintah, namun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa penanganan pandemi Corona tidak bisa menjadi alasan menjatuhkan pemerintah, terlebih Presiden Joko Widodo.
Senada dengan hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md juga mengatakan pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena penanganan Corona.
Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Shiroj, Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum.
“Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas,” ujar Said Aqil dalam dialog virtual bersama Menko Polhukam Mahfud Md terkait penanganan COVID-19, Senin (26/7).
Kiai Said mengatakan pelengseran Gus Dur menjadi pengalaman pahit bagi warga NU. Ia mengatakan PBNU tidak akan melakukan hal yang sama untuk saat ini.
“Pelengseran Gus Dur itu jadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU, yang tidak mungkin warga NU akan melakukan itu. Itu pelajaran bagi kita. Kita tidak akan melakukan seperti itu kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya,” ujarnya.
Lebih lanjut Said Aqil menilai saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Presiden Jokowi.
“Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita sistem presidensial, bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya,” tandasnya.
Baca Juga : Jokowi Minta Ulama Jelaskan Soal Vaksin Halal
Said Aqil juga menambahkan bahwa kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara. Menurutnya, hal ini berdampak terhadap kepercayaan publik dan menjadi tamparan keras untuk pemerintah.
“Ketika seorang menteri tega-teganya korupsi bansos wabah ini, masyaallah, ini merupakan tamparan yang sangat menyakitkan sekali. Yang sebenarnya pemerintah harus peduli bagaimana meringankan beban masyarakat yang sedang terpapar COVID, malah bansos dikorupsi,” tuturnya. (EA)
Baca Juga : Cegah Ketidakpercayaan Rakyat di Masa Pandemi, Wapres Minta Ulama Ikut Berperan
Baca Juga : BI : Sepanjang Tahun 2020 Kontribusi Ekonomi Syariah Masih Produktif