Pasangan Islam dan Hindu Gugat Peraturan Nikah Beda Agama

Ibadah.co.id – Pasangan Islam dan Hindu berencana menggugat peraturan nikah beda agama di India. Mereka melakukan hal ini karena mereka merasa dipersulit atas adanya peraturan ini. Dengan adanya peraturan ini, rencana pernikahan beda agama di India akan dengan mudah dibatalkan.

Seperti dilansir republika.co.id pada 18/10/20, darah mengalir di jalan-jalan New Delhi selama kerusuhan Februari 2020 lalu, saat umat Hindu dan Muslim saling menyerang. Sepasang suami istri muda antaragama di kota itu menyaksikan kejadian itu dengan mengerikan. Namun ledakan kekerasan ini tidak melemahkan tekad mereka untuk menikah.

Nida Rehman, seorang Muslim berusia 26 tahun, dan Mohan Lal, seorang Hindu berusia 28 tahun, telah memutuskan untuk menikah setelah mereka bertemu dan jatuh cinta pada tahun 2011 ketika mereka masih mahasiswa. Rehman masih menganggap pernikahan mereka sebagai “bunga mekar” yang bisa menenangkan hubungan antara kedua komunitas.

“Anak yang akan datang ke rumah kami akan menjadi akrab dengan Hinduisme dan Islam dan tumbuh untuk menghormati kedua agama tersebut,” katanya seperti dilansir di The Straits Times, Ahad (18/10).

Namun, India, yang terpolarisasi menurut garis agama, telah menjadi petak-petak saling yang bermusuhan bagi persatuan antaragama. Tidak hanya dari keluarga kekasih, tetapi juga masyarakat luas. Rehman berjalan keluar dari rumah orang tuanya pada Agustus. Mereka Lal masuk Islam dan pindah ke sebuah flat yang disewa pasangan muda itu.

Rehman melakukannya setelah menghabiskan beberapa hari di bawah perlindungan Dhanak of Humanity, sebuah organisasi nirlaba yang membina pasangan antaragama serta antar-kasta dan menawarkan perlindungan sementara kepada mereka. Pasangan itu telah melakukan pertempuran ke Pengadilan Tinggi Delhi, berusaha untuk merombak undang-undang yang mereka yakini mendiskriminasi pasangan lintas agama.

Pada 21 September, mereka mengajukan petisi menentang Undang-Undang Perkawinan Khusus (SMA) 1954, yang mengharuskan pasangan beda agama yang ingin menikah untuk mengeluarkan pemberitahuan kepada petugas perkawinan pemerintah daerah di sebuah distrik di mana setidaknya salah satu dari mereka pernah tinggal selama ini, 30 hari atau lebih sebelum mengeluarkan pemberitahuan mereka.

Pemberitahuan ini harus berisi detail pribadi seperti nama, alamat dan foto pasangan dan harus ditampilkan di tempat yang mencolok di kantor petugas perkawinan. Hal ini dilakukan agar siapa saja, tidak hanya keluarga atau kerabat, untuk dapat menyampaikan penolakan.

Ketika ada yang keberatan, kemudian ditanyakan oleh petugas, maka pernikahan itu tidak diresmikan sampai pihak yang berkeberatan itu menganggap keberatannya tidak ada gunanya atau menarik kembali keberatannya. Pasangan yang memiliki keyakinan yang sama tetapi ingin menikah sekuler di bawah SMA juga harus mengikuti proses yang sama.

Rehman yakin pasangan lintas agama menghadapi risiko pelecehan yang lebih besar dari pejabat pemerintah yang tidak kooperatif dan orang asing, setelah detail pribadi mereka dipublikasikan melalui pemberitahuan semacam itu, terutama oleh mereka yang ingin memanfaatkan hubungan ini untuk keuntungan politik.

Petisinya meminta Bagian 6 dan 7 dari SMA, yang mengatur proses mengundang keberatan publik ini, untuk dibatalkan. Ini mengklaim bagian ini melanggar hak dasar individu, termasuk hak privasi. Rehman pada bulan lalu melamar petugas pernikahan setempat untuk menikah di bawah SMA, tetapi masih menunggu untuk mendengar kapan periode pemberitahuan 30 hari untuk mendaftarkan pernikahannya dimulai.

Pasangan beda agama sering menjadi korban pelecehan di seluruh India, bahkan berujung pada “pembunuhan demi kehormatan” dan bunuh diri dalam banyak kasus. Misalnya seorang pria Hindu berusia 23 tahun dibunuh tidak jauh dari rumahnya di Delhi pada tahun 2018 oleh keluarga gadis Muslim yang dia kencani.

Dalam kasus di mana perempuan beragama Hindu dan laki-laki beragama Islam, tuduhan “cinta jihad” semakin memperburuk ketegangan komunal. Istilah ini digunakan oleh kelompok Hindu radikal untuk menuduh pria Muslim berpartisipasi dalam konspirasi terencana untuk mengubah wanita Hindu menjadi Islam.

Kendati demikian, SMA menetapkan alasan khusus untuk keberatan. Tidak ada pihak dalam sebuah pernikahan yang harus memiliki pasangan yang masih hidup atau mereka harus menderita pikiran tak waras yang membuat mereka tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Mereka seharusnya juga tidak menderita gangguan mental yang membuat mereka tidak layak untuk menikah atau melahirkan anak.

Ada seruan yang berkembang untuk mereformasi SMA dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018, Komisi Hukum India merekomendasikan agar jangka waktu 30 hari dikurangi untuk membawa prosedur sesuai dengan hukum pernikahan Hindu dan Muslim yang memungkinkan pasangan untuk mendaftarkan pernikahan mereka dalam sehari. Antara Januari dan September tahun lalu di New Delhi, 461 pernikahan terdaftar di bawah SMA, dibandingkan dengan 13.572 di bawah Undang-Undang Pernikahan Hindu.

Asif Iqbal, yang ikut mendirikan Dhanak of Humanity pada tahun 2005, mengatakan bahwa pelecehan dan penundaan prosedur yang harus dialami pasangan beda agama untuk menikah di bawah SMA memaksa banyak di antara mereka untuk pindah agama ke pasangannya.

Ini mempercepat pernikahan dan membuatnya lebih mudah menurut hukum pernikahan Hindu atau Islam. Hasil seperti itu juga membantu mereka menghindari tekanan keluarga atau pelecehan dari polisi setempat, di mana ini terkadang dihadapi pasangan yang tinggal bersama. Meski begitu, Rehman dan Lal menolak untuk berkompromi dengan cara seperti itu. “Kami telah menjelaskan sejak awal hubungan kami bahwa kami tidak akan berpindah agama. Kami adalah kami, kami memilih satu sama lain untuk apa adanya. Mengapa mengubahnya?” katanya. (RB)