Muhammadiyah Sampaikan Tiga Pesan Guna Kendalikan Covid-19

Muhammadiyah Sampaikan Tiga Pesan Guna Kendalikan Covid-19
Muhammadiyah Sampaikan Tiga Pesan Guna Kendalikan Covid-19

Ibadah.co.id – Ketua Muhammadiyah COVID-19 Commad Center (MCCC), Agus Samsudin menyampaikan tiga pesan kepada pemerintah guna mengendalikan Covid-19. Salah satunya adalah dengan melakukan pembatasan sosial selama tiga pekan setidaknya untuk seluruh pulau Jawa.

Seperti dilansir detik.com pada 30/6/21, Muhammadiyah COVID-19 Commad Center (MCCC) memberi masukan agar pemerintah memberlakukan lockdown di Pulau Jawa. Dari hasil kajian MCCC, minimal tiga pekan lockdown untuk menurunkan kasus positif Corona.

Ketua MCCC, Agus Samsudin, menjelaskan telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo pada Selasa (29/6). “MCCC PP Muhammadiyah sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo tanggal 29 Juni 2021, Selasa,” kata Agus, melalui siaran pers tertulis kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Agus mengatakan, MCCC memberikan tiga rekomendasi kepada Jokowi. Rekomendasi ini agar bisa menjadi pertimbangan Jokowi dalam menentukan kebijakan pengendalian COVID-19.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi, paling tidak untuk seluruh provinsi di pulau Jawa selama minimal tiga pekan. Kebijakan ini disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar informasi yang menyesatkan (hoax/disinformasi) dan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama PSBB tersebut diberlakukan,” katanya.

Selain itu MCCC menyinggung soal ketersediaan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam keadaan memprihatinkan. Perlu campur tangan agar kasus positif bisa ditekan.

“Pemerintah menjamin ketersediaan fasillitas layanan kesehatan untuk pasien COVID-19 dengan memastikan ketersediaan ruang perawatan di fasyankes, fasilitas isolasi pasien OTG di luar fasyankes, jaminan ketersediaan perangkat medis, alat pengaman diri, pasokan oksigen medis dan obat-obatan yang diperlukan. Pendirian rumah sakit darurat di berbagai daerah di jawa mendesak dilakukan untuk merespon banyaknya Rumah Sakit yang tidak mampu menerima pasien COVID-19 lagi karena penuh,” sarannya.

Rekomendasi Muhammadiyah itu, kata Agus, dengan mempertimbangkan kondisi terkini. Berdasarkan data pemerintah melalui website Covid19.go.id, terjadi peningkatan penambahan kasus per hari yang sangat tinggi sejak bulan Maret 2020.

Pada tanggal 27 Juni 2021 mencapai 21.342 kasus COVID-19 dalam sehari yang tersebar pada 33 provinsi, sehingga total pasien yang terjangkit virus corona di Indonesia kini mencapai 2.115.304 orang terhitung.

Angka positif rate juga mengalami peningkatan tajam menjadi di atas 20 persen pada 16 provinsi di Indonesia darii sumber vaksin.kemkes.go.id. Tercatat, ada lima provinsi dengan penambahan kasus baru COVID-19 tertinggi. Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta 9.394 kasus baru, Jawa Barat 3.988 kasus baru, Jawa Tengah 2.288 kasus baru, Jawa Timur 889 kasus baru, dan DIY 830 kasus baru.

“Peningkatan jumlah kasus secara tajam mengakibatkan risiko kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia karena kurangnya ruang perawatan pasien COVID-19, kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan kurangnya suplai logistik medis seperti oksigen, alat pengaman diri (APD) berserta obat-obatan yang diperlukan. Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit untuk pasien COVID sudah mencapai di atas 90% di sejumlah daerah. Sementara fasilitas isolasi mandiri (komunal/pribadi) di luar fasyankes yang layak masih sangat terbatas,” jelasnya.

Keterbatasan fasilitas isolasi mandiri, imbuh Agus, menyebabkan banyaknya angka kunjungan ke rumah sakit dan menyebabkan rumah sakit tidak mampu menampung dan merawat pasien secara optimal. “Banyak pasien harus menunggu di IGD dan bahkan banyak yang tidak bisa mendapat perawatan di rumah sakit karena rumah sakit sudah tidak bisa lagi menerima pasien COVID. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini adalah masuknya ke Indonesia varian baru (Alpha, Beta, dan Delta) dengan tingkat penularan yang sangat tinggi di saat pemberlakukan PPKM Mikro yang tidak efektif menekan mobilitas warga baik yang masuk dari luar negeri maupun perpindahan antar daerah. Sementara ketaatan warga terhadap protokol kesehatan yang sangat rendah dan pencapaian vaksinasi COVID-19 yang masih sangat minim,” jelasnya. (RB)

1 COMMENT