Dukung SDM Bersertifikat, P2N Tandatangani MoU dengan P3SM

PBNU melalui P2N (Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin) menandatangani MoU dengan P3SM (Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri) di Gedung PBNU Jakarta, pada Rabu (26/2).

Proses penandatanganan tersebut di lakukan secara bergantian oleh ketua umum P2N Irnanda Laksanawan dan Ketua P3SM Ludi Eqbal al-Muhammadi. Hal itu dilakukan, agar para pekerja (SDM) khususnya dari kalangan Nahdliyin mampu dan bisa diuji dengan standar nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Irnanda Laksanawan menegaskan bahwa kita harus bersama-sama membangun sinergi untuk membantu pemerintah. Karena dalam lima tahun kedepan, pemerintah akan memfokuskan terhadap ketenagakerjaan. Mengingat, banyaknya profesi kerja yang belum mendapatkan akreditasi, sertifikasi dan bimbingan secara benar.

“Kita harus sama-sama membantu tenaga kerja kita agar sesuai dengan pasal tenaga kerja secara formal dan secara profesional,” kata Irnanda.

Dalam acara tersebut, Irnanda juga mengharapkan agar ini semua menjadi langkah awal yang baik bagi pemerintah. Terutama agar WNI tidak perlu berangkat ke Luar Negeri menjadi pembantu rumah tangga atau menjadi supir. “WNI ke Luar Negeri harus tinggi derajatnya, jangan terus-terusan menjadi Ibu rumah tangga atau supir,” tegas Irnanda.

Sementara itu, ketua P3SM Ludi Eqbal al-Muhammadi menanggapi bahwa hal ini menjadi tugas kita semuanya untuk meningkatkan para tenaga kerja Indonesia. Karena jumlah keseluruhan tenaga kerja di Indonesia adalah 131 juta. Akan tetapi jumlah yang mengantongi sertifikat lumayan rendah, yaitu hanya 2 sampai 2 setengah juta.

“Dari Jumlah keseluruhan tenaga kerja adalah 131 juta. Namun, mereka yang ngantongi sertifikat hanya dua sampai dua setengah juta rupiah,” kata Ludi.

Sementara Ketua Bidang Ekonomi PBNU H Umar Syah mengingatkan masyarakat tentang tantangan digitalisasi dalam dunia kerja dan potensi Indonesia mendapatkan bonus demografi, yakni Indonesia akan didominasi oleh penduduk usia produktif. Oleh sebab itu, menghadapi era seperti itu, kompetensi mutlak diperlukan.

“Kalau ini tidak ditangani dengan baik maka kita akan menjadi bahan cerita, masuk dalam catatan sejarah sebagai sebuah bangsa karena akan terlindas dan terlibas oleh dunia digital dan ketidakmampuan kita mengelola bonus demografi secara baik,” kata Umar.

(RB)