Indonesia Akan Bentuk Pusat Pemberdayaan Industri Halal

1
24
Indonesia Akan Bentuk Pusat Pemberdayaan Industri Halal
Indonesia Akan Bentuk Pusat Pemberdayaan Industri Halal

Ibadah.co.id – Indonesia akan membentuk Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Hal ini dilakukan untuk menyambut potensi dan kebutuhan ekonomi yang besar di kancah global. Rencana pembentukan Pusat Pemberdayaan Industri Halal ini juga sudah disetujui Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Seperti dilansir cnbcindonesia.com pada 9/2/21, Kementerian Perindustrian melakukan beberapa perubahan nomenklatur atau struktur organisasi, termasuk di antaranya penambahan Pusat Pemberdayaan baru. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sudah mengajukan perubahan itu dan telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Salah satu perubahan itu adalah mengubah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), namun yang lebih menarik perhatian adalah keseriusan pemerintah dalam melihat pasar yang besar di umat Muslim, sehingga membentuk Pusat Pemberdayaan Industri Halal.

“Sudah disetujui Presiden dan Menteri PAN RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) adanya penyesuaian yang ada di Kemenperin, dimana BPPI sekarang diubah nomenklaturnya atau penamaannya menjadi BSKJI, kemudian sudah disetujui pembentukan dari Pusat Pemberdayaan Industri Halal,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/2/21).

Pembentukan dari Pengembangan Pusat Pemberdayaan Industri Halal tidak lepas dari besarnya pasar yang berasal dari masyarakat Muslim. Jumlah penduduk Muslim di dunia yang mencapai 1,84 miliar orang dan diperkirakan meningkat serta mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada 2030. Tentunya peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan.

Demi menggarap pasar itu, meski di tengah pandemi Covid-19, Kemenperin memilih untuk menambah staf ahli menteri yang bertugas di beberapa bidang. Namun, satu bidang diantaranya masih open bidding atau belum terisi. “Ada pengembangan untuk staf ahli menteri dari yang 3 sekarang sudah disetujui jadi 4 staf ahli menteri yang masing-masing punya tugas, pertama Bidang Pendalaman Penyebaran Dan Pemerataan Industri, kemudian Bidang Iklim Usaha Dan Investasi, lalu Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, serta Percepatan Transformasi Industri 4.0,” sebut Agus. (RB)