Ibadah.co.id – Ribuan warga Palestina menggelar demonstrasi di beberapa pusat kota Tepi Barat, Selasa (26/11). Mereka yang membahas kebijakan AS yang lagi-lagi menonton ilegal permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
Demonstrasi dilaksanakan di Ramallah, Nablus, Tulkarm, Betlehem, dan Hebron. Para tokoh dari faksi-faksi politik Palestina. Terlibat dalam aksi ini adalah Fatah yang ikut dibahas dalam unjuk rasa tersebut. “Para pemimpin politik berbicara kepada massa mengenai kebijakan AS terhadap politik di lapangan dan membahas deklarasi tingkat lokal dan internasional,” kata kantor berita Palestina, WAFA , dalam laporannya.
Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan pintu masuk Ramallah utara. Pasukan Israel menghujani massa dengan tembakan gas air mata dan menembak logam dilapisi karet. Kejadian serupa terjadi di pintu masuk utara Betlehem. Dipertanyakan warga Palestina. Diperoleh pula seorang demonstran yang dilarikan ke rumah sakit karena dianggap tertembus peluru.
Pekan lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memperkenalkan perubahan sikap tentang lingkungannya yang dibangun di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Washington tidak lagi menganggap mereka ilegal. Pompeo telah menyetujui pendapat Departemen Luar Negeri AS tahun 1978 yang menyatakan permukiman Israel tidak sesuai dengan hukum internasional.
Palestina telah menyetujui langkah terbaru AS tersebut, sementara Israel menyambutnya dengan gembira. Dewan Keamanan PBB telah menggelar pertemuan guna membahas perubahan sikap AS terkait permukiman Israel pada Rabu (20/11).
Dewan Keamanan Internasional Mengecam Kebijakan AS
Sebanyak 14 negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan mengecam AS yang tak lagi memandang permukiman Israel di Palestina ilegal. “Seluruh aktivitas pembangunan permmukiman (oleh Israel) adalah ilegal di bawah hukum internasional dan mengikis solusi tercapainya solusi dua negara serta perdamaian yang permanen,” kata Dubes Kerajaan Inggris di PBB Karen Pierce.
Saat ini Ada lebih dari 100 permukiman ilegal israel di Tepi Barat. Permukiman itu dihuni sekitar 650 ribu warga Yahudi Israel. Masifnya pembangunan permukiman ilegal, termasuk di Yerusalem Timur, menentukan penghambat terbesar untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. (RB)