DPRD Jawa Timur Anggap Perda Pondok Pesantren Penting

Ibadah.co.id – Anggota DPRD Jawa Timur Nurfitriana menganggap peraturan daerah pondok pesantren penting diadakan. Hal ini karena melihat kondisi pendidikan yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur sendiri merupakan wilayah yang memiliki banyak pondok pesantren. Jadi, menurutnya hal ini penting untuk dibahas.

Seperti dilansir radarsurabaya.jawapos.com pada 16/11/20, Anggota DPRD Jawa Timur Nurfitriana mengatakan, saat ini Fraksi PKB mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pondok Pesantren. Menurutnya, raperda ini inisiatif dari Fraksi PKB.

Proses pembuatan Raperda tersebut sudah sampai tahap penyampaian prakarsa raperda inisiatif. Selanjutnya tinggal menunggu persetujuan dari anggota DPRD Jatim.

Jumlah Pondok Pesantren di Jatim yang cukup banyak, bahkan terbanyak di Indonesia, menjadi satu hal yang urgen untuk dibuatkan Perda tentang Pondok Pesantren. Hal ini juga seiring dengan adanya Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

Fitri menambahkan, urgensi Perda Pondok Pesantren memang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya kalangan santri. Karena Provinsi Jatim memiliki pondok pesantren yang terbesar di seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai 6000-an pesantren.

“Nantinya dalam Perda tentang Pondok Pesantren akan memberikan hak dan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara termasuk para santri,” katanya, Senin (16/11).

Lebih lanjut Fitri mengatakan bahwa fasilitasi pemerintah daerah yang akan diatur dalam Raperda Pondok Pesantren. Menurutnya, hal tersebut mulai dari intervensi anggaran untuk fisik maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, terkait besarannya akan melihat dari kemampuan anggaran.

“Kemudian pengakuan kesetaraan pendidikan atau ijasah yang diterbitkan pesantren,” katanya.

Istri Bupati Sumenep A Busyro Karim ini mengatakan, dengan adanya Raperda Pondok Pesantren ini maka diharapkan ada kesetaraan. Karena menurutnya, selama ini pesantren kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Ia mengaku juga fokus terhadap pendidikan di dapilnya di Madura.

“Karena selama ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura dianggap rendah karena ukurannya banyak anak-anak yang tidak sekolah. Padahal, anak-anak di Madura ini menimba ilmunya di Pesantren. Nah, inilah pentingnya perda pondok pesantren,” ungkapnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menambahkan, di dapilnya masih banyak keluhan dari guru madrasah diniyah terkait minimnya perhatian pemerintah. Ia mengatakan pemerintah sudah memberikan bantuan, hanya saja belum merata. “Kami mengakui keterbatasan anggaran pemerintah, namun yang dibantu jangan itu-itu saja. Nantinya kami akan kerja sama dengan NU di Madura mana-mana saja yang harus mendapat prioritas bantuan,” pungkasnya. (RB)