Muncul Labelisasi Radikalisme, Menag Ajak Masyarakat Tabayyun

Ibadah.co.id –Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak semua pihak untuk tidak mudah memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok. Menurutnya, penyematan tersebut dapat merugikan orang lain jika data dan informasi tidak valid.

“Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya,” ujar Menag Yaqut di Jakarta, Sabtu (13/2).

Menurut Menag, stigma atau cap negatif, seringkali muncul karena terjadinya sumbatan komunikasi. Stigma radikal juga bisa muncul karena seseorang kurang memiliki informasi dan data yang memadai terhadap sikap atau perilaku orang lain.

Menghadapi situasi tersebut, Menag Yaqut berpesan agar masyarakat dapat melakukan klarifikasi atau tabayyun. Tujuannya agar seseorang atau kelompok terhindar dari berita palsu atau hal-hal yang bernuansa fitnah.

“Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid,” ujar Gus Yaqut.

Di era keterbukaan informasi, Menag optimis pola komunikasi yang baik serta tabayyun dapat mencegah munculnya polemik berkepanjangan di masyarakat.

Menag menegaskan, terkait dugaan pelanggaran Din Syamsuddin yang statusnya masih sebagai dosen UIN Jakarta sudah ada regulasi yang mengaturnya, sehingga prosedur penyelidikan pun telah diatur secara komprehensif oleh negara.

“Saya tidak setuju jika seseorang  langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” ujar Gus Yaqut.

Menag Yaqut berharap agar semua pihak dapat mendudukkan persoalan ini dengan proporsional. Ia juga berpesan agar masyarakat tidak gegabah melabeli Din Syamsuddin radikal.

“Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya,” tegas Menag. (EA)