Peter Carey Angkat Bicara Soal Pencatutan Namanya dalam Film Khilafah di Nusantara

0
136
Peter Carey Angkat Bicara Soal Pencatutan Namanya dalam Film Khilafah di Nusantara
Peter Carey Angkat Bicara Soal Pencatutan Namanya dalam Film Khilafah di Nusantara

Ibadah.co.id – Prof. Peter Carey angkat bicara soal pencatutan namanya dalam film Jejak Khilafah di Nusantara. Ia juga menjelaskan sekaligus memvantah klaim-klaim pengusung ideologi khilafah di Indonesia. Hal ini untuk meluruskan sejarah yang sebenarnya terjadi di Indonesia sesuai sejarah.

Seperti dilansir republika.co.id pada 21/08/2020, “Jejak Khilafah di Nusantara” yang tayang secara virtual hari ini Kamis (20/8) menyisakan polemik. Tayangan tersebut pun akhirnya diblokir penayangannya. Belum ada pernyataan resmi soal hal ini.

Namun, terkait dengan pencatutan nama Prof Peter Carey, Jawanis asal Inggris tersebut, berbuntut panjang. Dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Prof Peter Carey menjelaskan sejumlah klaim pengusung khilafah tentang sejumlah polemik ihwal klaim khilafah ala HTI di bumi Nusantara. Di antara klaim tersebut adalah bahwa Pangeran Diponegoro pernah melakukan kontak dengan Ottoman. 

Menurut Carey, tidak diragukan lagi kalau banyak orang Jawa, termasuk Diponegoro , yang mengagumi Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-18 dan ke-19.  Namun dia  menjelaskan penggunaan nama Turki Utsmani oleh Diponegoro yang inovatif dan radikal (Bulkio berasal dari bahasa Turki bölük = regu) untuk pasukan elite paswal-nya, dan penggunaan pangkat Turki, Ali Pasha (“Pasha Agung”) untuk panglimanya, Sentot Ali Basah, Pasha (Basah / Komandan Senior) dan Dullah (Komandan Junior) untuk perwira lapangannya, adalah pertanda dari pengaruh yang kemungkinan didapatkan dari, atau dipercepat, oleh karena orang-orang Jawa yang naik Haji dan lama tinggal di Haramain untuk berguru kepada ustadz di Makkah dan Madinah yang ahli dalam bidang hukum dan teologi Islami.

Menurut Carey, mereka seringkali juga ikut mengabdi secara sementara kepada pasukan pertahanan Utsmaniyah yang menguasai haramain (dua masjid suci Makkah Madinah) setelah mengusir kaum Wahabbi pada 1812, untuk mendapat uang demi melakukan perjalanan pulang ke Jawa. “Maka mereka pun kembali dengan membawa pengalaman dari dunia militer Utsmaniyah,” ujar Prof Carey. 

Dia melanjutkan, Diponegoro sendiri mengambil nama Ngabdulhamid dari seorang sultan Utsmaniyah, Abdulhamid I (bertakhta 1774-1789), seorang sultan yang pertama kali membangkitkan kembali klaim Utsmaniyah atas peran sebagai Khilafah atau pelindung umat Muslim di seluruh dunia, peran yang kemudian diperluas penerus namanya, Abdulhamid II (bertakhta 1875-1908. 

Menurut Prof Carey, semua pengaruh ini memang benar dan tidak dapat disangkal, dan jelas-jelas dirujuk dalam sumber-sumber berbahasa Jawa dan Belanda, misalnya seperti dalam “perang budaya” ketika pihak Belanda mencoba untuk menghasut Sentot, ketika ia membelot ke pihak Belanda pada Oktober 1829, untuk menanggalkan turbannya dan kembali mengenakan blangkon Jawa dan lain-lain. 

Memang, menurut Prof Carey. Belanda bahkan menganggap serius kekaguman orang Jawa terhadap Kesultanan Utsmaniyah ini sampai-sampai mereka memastikan agar para negosiator dari pihak Diponegoro ketika menyiapkan perundingan damai dengan Diponegoro pada Desember 1829 selalu diberitahu tentang perkembangan terbaru dalam perang Russia-Turki yang ketiga (1829-30) yang berakhir dengan Rusia mencaplok benteng pertahanan agung di Edirne/Adrianople, di mana perjanjian damai antara Turki dan Russia ditandatangani pada awal 1830.

Namun, Prof Carey menggarisbawahi yang sekarang terlihat sangat jelas adalah bahwa walaupun di pihak Jawa terdapat rasa kekaguman dan kemauan untuk mengikuti praktik Utsmaniyah, di dalam arsip Turki Utsmaniyah sama sekali tidak ada catatan yang menandakan kalau para penguasa Turki dan pemerintah di sana mengetahui tentang apa yang terjadi di Jawa ataupun bahkan tentang nama Diponegoro, apalagi mengirimkan bantuan material ataupun moril untuk mendukung perjuangannya.

“Demikian juga halnya dengan semua dugaan dari Keraton Yogyakarta mengenai Kiai Tunggul Wulung, Raden Patah, Demak, dan peran para sultan di Yogyakarta sebagai wakil Kesultanan Utsmaniyah di Jawa,” tutur dia.

Prof Carey menambahkan pernyataan ini juga dikeluarkan seorang sejarawan Turki yang sangat mengenal arsip Turki Utsmaniyah dengan sangat seksama, yaitu Dr Ismail Hakki Kadi dari Medeniyet University, Istanbul.

“Sebagai sejarawan, kami adalah pengabdi Clio – maka dari itu kami tidak mengarang hal-hal yang tidak terdapat dalam arsip sejarah, namun kami mengikuti apa kata sumber sejarah. Kami mengutarakan apa yang kami temukan dalam sumber-sumber sejarah tersebut, tidak lebih, tidak kurang,” kata dia. 

Prof Carey mengatakan, alasan mengapa mengapa sangat penting untuk mengatakan apa adanya (atau apa yang sebenarnya terjadi’/wie es eigentlich gewesen, menurut ucapan Leopold von Ranke yang terkenal) adalah untuk menghindari berbagai interpretasi sejarah yang penuh khayalan-seperti yang dikemukakan HTI dan para khilafis, yang tidak ada dalam kenyataan.

Jadi, menurut Prof Carey, seperti yang dikatakan William Routh, seorang presiden di Oxford, ‘anak muda selalu memeriksa rujukan Anda,’ yaitu, periksa dan periksa ulang. Ini adalah tugas seorang sejarawan. Tidak lebih, tidak kurang. 

Dia menuturkan, kenyataan di mana sumber-sumber Turki Utsmani semuanya senyap, bungkam seribu bahasa, mengenai pulau Jawa pada periode 1475-1908,  ketika begitu banyak sumber yang menghubung-hubungkan Kesultanan Utsmaniyah dengan perjuagan Aceh di akhir abad kesembilan belas, sangat penting diketahui. “Semua ini meluruskan catatan sejarah untuk menghindari insinuasi dan implikasi yang kita saksikan dalam film Jejak Khilafah di Nusantara yang mengusulkan sejarah Indonesia yang penuh dusta dan sudut pandang lancing, dalam hubungannya dengan Kesultanan Utsmaniyah,” ungkap dia sembari menambahkan semua ini sangat penting diketahui agar orang Indonesia mengenal sejarahnya yang sebenarnya dan bukan sejarah yang dimanipulasi hasil karangan para pengusung khilafah. (RB)