Indonesia Dan Inggris Bahas Saling Pengakuan Sertifikasi Halal
Jakarta, Ibadah.co.id –Target Indonesia untuk menjadi produsen nomor satu industri halal dunia terus diupayakan. Salah satunya dengan membangun kerja sama jaminan produk halal (JPH) dengan negara lain. Terbaru, Indonesia membahas rencana kerja sama saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris.
Pembahasan ini muncul dalam pertemuan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey di Kantor BPJPH, Jakarta.
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengungkapkan komitmen BPJPH dalam penguatan kerja sama internasional JPH. Aqil juga mengatakan bahwa selama ini BPJPH terus berupaya melakukan percepatan agar kerja sama internasional JPH memberikan implikasi positif bagi sektor industri dan perdagangan produk halal.
Dalam pertemuan tersebut, Aqil Irham mengapresiasi pemerintah maupun komunitas halal asal Inggris yang telah memiliki kepedulian terhadap regulasi jaminan produk halal di Indonesia.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya tujuh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) asal Inggris yang telah mengajukan akreditasike ke BPJPH. “Saat ini berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SIHALAL) ada tujuh LHLN asal Inggris yang telah mengajukan akreditasi. Statusnya dari mulai yang baru mendaftar hingga terverifikasi dan siap dilakukan asessment,” ujar Aqil Irham, Selasa (20/2/2024).
“BPJPH berencana akan melakukan proses audit on site dalam waktu dekat terhadap tujuh LHLN tersebut,” imbuhnya.
Aqil berharap, proses ini dapat berlangsung lancar sehingga dapat dapat segera menghasilkan Mutual Recognition Agreement (MRA) atau saling pengakuan sertifikat halal antara BPJPH dan LHLN asal Inggris.
Senada dengan Aqil, Dubes Inggris Dominic Jermey juga berharap kerja sama jaminan produk halal antara kedua negara dapat segera dirajut. “Ini pertemuan pertama saya dengan BPJPH, maka kami ingin mencari tahu apa saja yang dapat kami bantu untuk mempercepat proses kerja sama ekonomi, khususnya regulasi yang mengatur mengenai halal, serta peluang apa saja yang akan terjadi ke depan,” kata Dominic.
Sumber : Kemenag