Kemenag Gandeng K/L Berdayakan Potensi Ekonomi Pesantren

Ibadah.co.id –Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama menggandeng sejumlah kementerian/lembaga negara (K/L) untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi pesantren. Program tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi terkait Penguatan Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren, di Jakarta, Selasa (9/2).

Turut hadir perwakilan dari Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketangakerjaan, Kementerian Perindustrian, anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Rahmat Hidayat, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo, dan Ketua RMI PBNU KH Abdul Ghoffar Rozin.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), Ali Ramdhani menngatakan bahwa pemberdayaan ekonomi pesantren sesuai amanat UU No 18 tahun 2019. Ia menegaskan, saat ini Kemenag masih memfokuskan anggarannya pada fungsi pesantren sebagai fungsi Pendidikan.

Abdul Ghofar Rozin menyebut bahwa pesantren harus mendapat perhatian dari K/L terkait pemberdayaan potensi ekonomi pesantren, sebab dilibatkan dalam Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari Bappenas.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghafur menjelaskan bahwa rapat koordinasi lintas K/L digelar untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan ekonomi pesantren menuju kemandirian pesantren.

“Kemenag bersama K/L berkomitmen untuk melakukan proses pemerataan sekaligus fokus pada upaya memperkuat kemandirian pesantren,” jelasnya.

Waryono, juga menyepakati pentingnya pemetaan usaha-ekonomi pesantren dan sinkronisasi usaha-usaha pesantren dengan program K/L. Setidaknya ada empat tipe pesantren, yaitu: belum memiliki usaha, sudah memiliki usaha tapi belum berkembang, kluster pesantren, dan ekosistem pesantren. Masing-masing tipe perlu pendekatan atau intervensi berbeda.

“Harus ada Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP) sebagai pedoman besar di dalam menyiapkan infrastruktur, desain, pedoman dan program-program yang menjadi pegangan seluruh stakeholder termasuk K/L untuk melahirkan pesantren yang benar-benar mandiri dan memberdayakan masyarakat,” lanjutnya.

Waryono akan membentuk tim yang melibatkan kiai/ustaz, lulusan/alumni, pakar ekonomi, praktisi usaha, professional dan birokrat dari K/L dalam mewujudkan PJKP. Pokja itu terdiri dari unsur pesantren, regulator, masyarakat, dunia usaha, dan juga industri keuangan. (EA)