Kegembiraan Politik, Kebebasan dan Konsistensi Pancasila

Ibadah.co.id – Seringnya kalau kalah kompetisi itu jika tidak mengamuk paling tidak protes. Seperti halnya di sepak bola kita, prestasi kurang yang banyak justeru taruhannya. Begitupun hampir sama di kancah politik, dukungan dan pilihan berbeda menjadi tajam hingga pecah saudara, menjadi musuh antar sesama. Padahal yang menang merekrut yang kalah, dan yang kalah mau bergabung dengan yang menang, lalu untuk apa diributkan, untuk apa ada perpecahan. Sementara di kemudian yang kalah ikut pada yang menang. Ini yang kita sebut ” dolanan politik “, kepentingan pribadi lebih dominan, dari pada taruhan ideologis.

Rakyat kita selalu diajarkan persaingan, bukan untuk kalah tapi harus menang. Untuk mencapai itu segala cara dihalalkan. Dalam situasi kebatinan tersebut, diperuncing oleh sentimen agama sebagai bumbu penyedap dibalik kepentingan-kepentingan pribadi. Hanya di Indonesia, kita memfungsikan agama adalah aspirasi bukan inspirasi

Harusnya, politik kekinian lebih pada orientasi peradaban, bagaimana kita menyusun pembangunan bangsa dengan jangka panjang dengan nilai-nilai ilmu, etika, humaniora dan falsafah Pancasila. Menggantikan kebiasaan buruk dengan selalu menonjolkan egoisme kekuasaan, memvisualisasikan kawan politik adalah musuh. Hal ini keretakan sesama anak bangsa tanpa tersadarkan terjadi sangat lebar, Politik hari ini adalah politik merebut kekuasaan, tidak lagi politik adalah kanal-kanal aspirasi masyarakat.

Identitas peran politik juga belakangan sangat menonjol, marak dan sangat merusak sendi dasar kehidupan kebangsaan kita. Adalah almarhum Buya Ahmad Syafii Maarif secara terbuka menelanjangi ancaman kekerasan oleh kelompok Islam tertentu di Indonesia, yang disebutnya sebagai kelompok preman berjubah yang menjadi ” burning issues ” dalam kaitannya dengan masalah politik identitas sejak 11 tahun terakhir ialah munculnya gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam.

Sebagaimana partner mereka di bagian dunia lain, gerakan-gerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan sampai batas-batas yang jauh juga anti-nasionalisme. Dan meskipun terdiri dari berbagai faksi, dalam satu hal mereka punya tuntutan sama: pelaksanaan Syari’ah Islam dalam kehidupan bernegara.

Ingat, politik hari ini dan hingga nanti adalah kegembiraan berpolitik, bebas milih dan dipilih, tidak dipaksa dan memaksa, tidak pula dibenci dan membenci. Semua bisa saling sapa, semua bisa tertawa dalam kebersamaan, semua adalah saudara, dimana satu dengan lainnya berbeda pilihan dan dukungan.

Mari dipahami pemikiran Abraham Lincoln yang ambil sikap merangkul lawan politiknya, untuk bergabung dalam pemerintahan. Presiden Abraham Lincoln menunjuk semua mantan pesaingnya dalam bursa capres AS dari Partai Republik pada 1860 (1860 Republican National Convention) sebagai anggota kabinetnya. Mereka adalah: William Seward sebagai Menteri Luar Negeri, Salmon Chase sebagai Menteri Keuangan, dan Edward Bates sebagai Jaksa Agung. Inilah kegembiraan berpolitik yang pernah terjadi di Amerika Serikat hingga sekarang. Bagi kita hal itu jadi contoh bahwa politik tidak lagi diterjemahkan sebagai permusuhan abadi. Di hati dan otak kita jelas yang dilihat persatuan dan persaudaraan manusia Indonesia.

Maurice Duverger, dalam bukunya Sosiologi Politik menjelaskan bahwa kekuasaan politik dapat didesentralisir sampai tingkat tertentu, dibuat lebih demokratis, melibatkan partisipasi aktif sejumlah besar rakyat, serta dapat pula menjadi kurang coercive. Dengan demikian, dalam persfektif Sosiologi Politik dengan pendekatan skema evolusionis tergambarkan bahwa kecenderungan umum dalam pembangunan sistem politik tidak dapat
dihindari, dan hubungan antara masyarakat dan negaranya ditentukan oleh perjalanan sejarah masyarakat itu sendiri, dalam masyarakat kapitalis misalnya hubungan antara masyarakat dan negara ditentukan
oleh perkembangan mode produksi, namun konsepsi ini tepat digunakan pada masyarakat kapitalis, tidak semua negara menganut
kapitalisme dalam sistem politiknya, dengan kata lain tipologi sistem politik juga ditentukan oleh tipologi masyarakatnya.

Intinya, tujuan politik kita relasinya dengan negara adalah kesadaran politik bahwa politik untuk kemanfaatan, untuk kesejahteraan, untuk persatuan, untuk keadilan. Seperti halnya tujuan politik kita ada mewujudkan Trisakti dan amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 45.

Penulis: Hamdan Suhaemi (Wakil Ketua GP Ansor Banten dan Ketua PW Rijalul Ansor Banten)