Rasisme Kian Meningkat, “Peta Islam” Beri Stigma Buruk pada Muslim Austria

Rasisme Kian Meningkat,
Rasisme Kian Meningkat, "Peta Islam" Beri Stigma Buruk pada Muslim Austria

Ibadah.co.id – Menteri Integrasi Austria Susanne Raab meluncurkan situs internet yang disebut “Peta Nasional Islam” dengan nama dan lokasi lebih dari 600 masjid, berbagai asosiasi dan para pejabat serta kemungkinan hubungannya di luar negeri.

Namun, sejak dirilisnya “Peta Islam” yang kontroversial ini pada 27 Mei lalu, serangan dan pelabelan rasis meningkat secara dramatis terutama terhadap masjid. Simbol-simbol anti-Muslim dilaporkan telah digantung di masjid-masjid di berbagai kota, terutama di ibu kota Wina, dalam dua hari terakhir.

“Serangan terhadap Muslim meningkat setelah insiden ini. Tanda-tanda buruk digantung di masjid-masjid kami,” ujar Umit Vural, Presiden Komunitas Agama Islam di Austria (IGGO), pada Sabtu (5/6).

“Kami telah mengatakan situs web ini harus dimatikan sesegera mungkin — bahwa itu bisa berbahaya,” kata Vural kepada Anadolu Agency.

“Maaf, tapi semua kekhawatiran kami terbukti benar.”

Dilansir dalam republika.co.id, Vural mengatakan meskipun peta bukanlah fenomena baru, dukungan pemerintah yang berkelanjutan terhadap proyek tersebut melalui Pusat Dokumentasi Politik Islam telah membawa masalah ini ke tingkat yang baru.

Dia mencatat bahwa peta, yang dapat diambil untuk menunjukkan bahwa “semua Muslim berbahaya,” disiapkan dengan menggunakan data satu sisi, ditambah dengan pejabat yang menyebut setiap Muslim sebagai perwakilan dari “Islam Politik” sesuka hati mereka.

Vural mengatakan permintaan koreksi informasi pada peta tersebut diabaikan oleh tim yang melakukan penelitian.

Vural menggarisbawahi bahwa kelompoknya tidak dapat menjelaskan kepada pihak berwenang mengapa berbagai kebijakan, seperti larangan jilbab di sekolah dasar dan pendirian Pusat Dokumentasi Politik Islam, adalah salah.

“Kami melihat dengan sangat jelas bahwa umat Islam diperlakukan secara berbeda. Jika kami adalah agama yang diakui secara resmi di sini, kami ingin perlakuan yang sama dengan 15 komunitas agama lainnya, kami tidak ingin perlakuan berbeda atau khusus,” tandasnya.

Vural juga menggarisbawahi bahwa Muslim adalah bagian dari Austria dan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan melalui dialog.

Seorang aktivis di Austria, Martin Weinberger mengatakan Kanselir Sebastian Kurz dan pemerintahannya memprioritaskan politik identitas. Kurz juga mengabaikan beberapa elemen masyarakat untuk kepentingan identitas tertentu, yang katanya memuncak dengan dirilisnya peta.

Weinberger mengatakan bahwa dengan menggunakan istilah “Islam politik”, pemerintah berusaha menggambarkan Muslim sebagai tersangka potensial. Sementara Muslim harus menghadapi berbagai langkah “membaca niat” untuk membuktikan bahwa mereka bukan pendukung “Islam politik”.

“Peta Islam tidak didukung oleh Universitas Wina karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan,” kata Weinberger.

Ia juga menambahkan bahwa larangan jilbab di sekolah dasar dan penempatan bendera Israel di gedung-gedung negara adalah manifestasi dari politik identitas.

“Itu juga melanggar hukum, kita punya konstitusi, dan konstitusi itu harus dihormati. Untuk alasan ini, kita perlu mengangkat suara kita dengan sangat kuat untuk mencegah kebijakan yang membahayakan umat Islam dan memecah belah negara ini.” pungkasnya.

Para pejabat Austria telah membela peta tersebut, yang diluncurkan secara online oleh Kementerian Integrasi Austria, di tengah meningkatnya kritik di dalam komunitas Muslim negara itu.

“Ini sama sekali bukan kecurigaan umum terhadap umat Islam. Ini tentang perjuangan bersama melawan Islam politik sebagai tempat berkembang biaknya ekstremisme,” ujar Menteri Integrasi Susanne Raab kepada surat kabar WELT Jerman pada Selasa (1/6).

Berbagai kelompok agama mengatakan peta itu akan menstigmatisasi populasi Muslim Austria. IGGO, yang mewakili kepentingan sekitar 800.000 Muslim, memperingatkan agar tidak menstigma semua Muslim yang tinggal di negara itu “sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu.” (EA)

Baca Juga : Dibuldoser! Israel Ratakan Tanah Palestina, Perluas Pemukiman Ilegal

Baca Juga : Menlu Tegaskan Indonesia Tetap Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina