Anggota DPR: Sertifikasi Haram Itu Penting

Ibadah.co.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan sertifikasi produk haram itu penting. Ia mengatakan dengan adanya sertifikasi haram akan membuat umat Islam lebih terlindungi.

Seperti dilansir detik.com pada 19/1/21, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga menetapkan jaminan produk haram, tidak hanya halal. Pasalnya, dia menilai selama ini banyak masyarakat yang keliru karena tidak adanya label haram.

“Juga produk haramnya untuk melindungi umat (muslim) itu justru yang penting, itu sertifikasi produk haram yang tidak boleh dikonsumsi itu penting karena banyak yang keliru karena tidak ada label makanan haram itu penting,” kata Aria Bima saat RDP dengan BSN, Selasa (19/1/2021).

Dia juga menyebut penempatan produk halal di pusat perbelanjaan penting untuk dipisahkan dari produk haram. Dia mau Indonesia mencontoh seperti Singapura dan Korea Selatan.

“Naronya kadang dicampur di mal-mal, yang haram harus dipastikan tapi siapa yang mensertifikasi produk haram itu karena umat muslim kan terbesar. Kalau yang halal banyak sekali, BSN juga harus punya produk sertifikasi haram ini seperti apa seperti di Singapura, Korea, jelas ini produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh umat muslim ada labelnya,” tuturnya.

Hal itu merespons paparan Kepala BSN Kukuh S. Achmad. Sebelumnya dia menyebut bahwa BSN bertugas menyusun standar persyaratan untuk halal seperti apa dan memastikan kompetensi lembaga yang melakukan sertifikasi halal karena mereka harus beroperasi sesuai persyaratan standar.

“Di dalam implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal tentu BSN punya peran di sana. Dari konsep yang sudah dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kementerian Agama, akan dipastikan bahwa lembaga pemeriksa halal yang sekarang tidak hanya satu lembaga, diberikan kepada semuanya yang penting memenuhi persyaratan UU Nomor 33 atau peraturan turunannya ada tugas BSN,” ucapnya.

Sayangnya, dalam kesempatan itu Kukuh belum menanggapi apapun usulan dari Aria Bima terkait sertifikasi produk haram. (RB)