Ketum Muhammadiyah Tanggapi Naskah UU Cipta Kerja

Ibadah.co.id – Ketua Umum Muhammadiyah menanggapi perihal naskah asli Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat Indonesia. Bahkan sempat terjadi aksi demontrasi beberapa hari dari beragam elemen masyarakat.

Naskah UU Cipta Kerja beberapa kali sempat menjadi polemik di masyarakat. Hal ini perihal ada beberapa naskah yang beredar di masyarakat. Masyarakat dibuat bertanya-tanya dengan kejadian ini.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Sekertaris Negara Pratikno untuk memberikan naskha UU Cipta Kerja langsung kepada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Seperti dilansir republika.co.id pada 19/10/20, Menteri Sekertaris Negara Pratikno diutus Presiden Jokowi untuk mendatangi dan memberi draft asli UU Ciptaker pada pucuk pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Ahad (18/10). Adapun ormas PP Muhammadiyah belum sempat ditemui Pratikno lantaran Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir berada di luar Jakarta.

Pratikno terpantau langsung menemui Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Waketum MUI Muhyiddin Junaidi. Sedangkan sampai saat ini, Pratikno belum berkesempatan bertatap muka dengan Haedar. Pratikno membawa naskah UU Ciptaker yang diketuk palu di DPR pada 5 Oktober lalu.

Menanggapi pertemuan Pratikno dengan PBNU serta MUI terkait UU Ciptaker, Haedar menanggapi dengan santai. Ia cenderung mengambil sikap diplomatis dengan menyatakan pertemuan PP Muhammadiyah dan pemerintah akan terjadi tanpa menyebut kepastian waktu.

“Saya masih di daerah (di luar Jakarta). Kalau sudah waktunya tentu bertemu (dengan pemerintah) dan diserahkan (naskah UU Ciptaker),” kata Haedar pada Republika, Senin (19/10).

Sayangnya Haedar enggan berkomentar lebih jauh apakah setelah penyerahan naskah itu maka PP Muhamamdiyah akan terbuka membahasnya bersama pemerintah. Pekan lalu, Muhammadiyah dikabarkan bertemu Presiden Jokowi via daring guna membahas langsung UU Ciptaker. Tapi pertemuan itu tiba-tiba dibatalkan pihak Istana. Sebelumnya, NU, Muhammadiyah dan MUI menolak kehadiran UU Ciptaker karena dianggap tak sesuai dengan prinsip negara yang ingin menyejahterakan rakyat. Ketiga ormas Islam itu sudah memberi masukan pada pemerintah, namun pada akhirnya tak kunjung didengarkan. (RB)