SKB 3 Menteri Diresmikan, Wamenag : Ini Sesuai Amanah Konstitusi

2
18
SKB 3 Menteri Diresmikan, Wamenag : Ini Amanah Konstitusi
SKB 3 Menteri Diresmikan, Wamenag : Ini Amanah Konstitusi SKB 3 Menteri Diresmikan, Wamenag : Ini Amanah Konstitusi

Ibadah.co.id-Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri secara virtual di Jakarta, Rabu (3/2) lalu. Keputusan tersebut terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menilai terbitnya SKB tersebut sesuai amanah konstitusi, dimana sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan adanya hak kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan dan agamanya.

“Keluarnya SKB 3 Menteri mempertegas jaminan hak kebebasan beragama baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan di sekolah,” tegas Wamenag.

Dengan adanya  kebebasan memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu, maka siswa yang beragama lain dari agama mayoritas dijamin haknya untuk memilih pakaian seragam yang  dikenakan.

Wamenag juga berpesan agar masyarakat tidak apriori terhadap penerbitan SKB 3 Menteri ini. SKB tersebut justru melarang pemaksaan mengenakan seragam atau atribut agama di sekolah.

“Karena tujuannya justru untuk melindungi hak asasi siswa, guru dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan demikian tuduhan negara melakukan sekularisasi kurang tepat dan berlebihan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penebitan keputusan tersebut menyesuaikan kondisi sosial  Indonesia yang beragam, plural dan bhinneka.

Diharapkan hadirnya SKB 3 Menteri ini dapat menghindarkan sikap berlebihan para pengambil kebijakan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan beragama di masyarakat. Wamenag juga berharap SKB ini dapat melahirkan keberagaman yang inklusif dan toleran.

“SKB diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat pendidikan tentang hidup dalam keberagaman dan kebhinekaan. Sehingga akan melahirkan sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran,” tutur Wamenag. (EA)