Kemenag Tegaskan Program Sertifikasi Penceramah
Ibadah.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Sekretaris Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Tarmizi Tohor menegaskan program sertifikasi penceramah. Ia menjelaskan bahwa program yang akan diusung oleh Kemenag adalah berupa peningkatan kompetensi bukan sertifikasi seperti yang disangka oleh masyarakat kebanyakan.
Seperti dilansir republika.co.id pada 12/09/2020, Sekretaris Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Tarmizi Tohor membeberkan detail peningkatan kompetensi wawasan dai. Dia menegaskan, pemerintah akan memberikan sertifikat kepada dai atau penceramah yang telah diberikan pelatihan kompetensi wawasan.
“Ini bukan program sertifikasi. Ini adalah program peningkatan kompetensi penceramah, khususnya dalam wawasan kebangsaan,” kata Tarmizi seperti dikutip dari Dialog Jumat Republika edisi Jumat (11/9).
Pelatihan kompetensi dai, kata dia, dilakukan untuk memberikan pendalaman tentang wawasan kebangsaan. Untuk peningkatan kompetensi di bidang lainnya seperti ilmu agama tak akan dilakukan Kemenag. Alasannya, para dai atau penceramah sudah memiliki kompetensi yang mendalam terkait wawasan keagamaan.
Dia menilai, dimasukkannya wawasan kebangsaan dalam praktik dakwah oleh penceramah dianggap krusial. “Karena kan dulu kita ada P4 (Pedoman Pengahayatan Pangamalan Pancasila), sekarang sudah nggak ada. Maka peningkatan kompetensi ini cukup dibutuhkan saat ini,” kata dia.
Rencananya pemberian sertifikat kepada dai ataupun penceramah yang telah mengikuti kompetensi ini akan dimulai pada tahun ini. Adapun anggarannya, kata Tarmizi, telah disiapkan Kemenag dan akan dialokasikan kepada kanwil-kanwil yang berada di daerah di 34 provinsi.
Dia melanjutkan, Kemenag akan menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan peningkatan kompetensi yang dimaksud. “Kita kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk memberikan sertifikatnya,” ujarnya. Tarmizi menjabarkan, para penceramah dapat memetik wawasan yang lebih luas lagi. Meski, dia menegaskan, pemerintah belum dapat memberikan keuntungan materil semisal insentif kepada para dai atau penceramah yang telah bersertifikat tersebut. (RB)