Mencermati RUU CLK, Dr. Marissa Haque: Kalau Pasal 14 Dihapus, Auditor Halal Bisa Saja dari Non Muslim

Mencermati RUU CLK, Dr. Marissa Haque: Kalau Pasal 14 Dihapus, Auditor Halal Bisa Saja dari Non Muslim
Mencermati RUU CLK, Dr. Marissa Haque: Kalau Pasal 14 Dihapus, Auditor Halal Bisa Saja dari Non Muslim

Ibadah.co.id – Banyak pasal dan konten dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU CLK) yang tak sesuai dengan substansi dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014.

Dengan adanya penghapusan, pengurangan kalimat, dan penambahan kalimat dan pasal-pasal dalam RUU CLK atas UU JPH, menjadi kacau dan cenderung ‘ambyar’ pemaknaannya dari tujuan utama adanya undang-undang tersebut, yakni untuk menjamin kenyamanan dan ketenangan masyarakat muslim khususnya dalam mengonsumsi makanan dan menggunakan produk lainnya.

Sangat jelas dituliskan dalam RUU CLK bahwa ‘Ketentuan Pasal 14 Dihapus’. Menanggapi hal ini, Dr. Marissa Haque, yang beberapa tahun terakhir ini menggeluti isu halal, mengungkapkan kekecewaannya bahwa ‘penghapusan’ ini tidak bisa diterima. Ini tak lain adalah program mereka untuk menjegal umat supaya tak tenang dalam mengoonsumsi.

Menurut Marissa, ini sungguh sangat luar bisa.  Kalau ketentuan Pasal 14 dihapus dalam RUU CLK dari UU JPH No. 33 Tahun 2014, khusunya angka 2, maka auditor halal itu boleh dari kalangan mana saja, termasuk dari non muslim. Juga tek mesti memperoleh sertifikasi dari MUI sebagaimana dalam Pasal 14 angka 2f.

“MUI itu mengatur urusan substansi. Kalau BPJPH hanya mengatur pendaftaran atau proses legal formalnya terkait administrasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 1 “Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH’. Urusan penetapan fatwa halal itu dikeluarkan MUI melalui proses data-data yang diberikan LPH, Auditor, dan Penyelia Halal yang semuanya itu mesti mendapatkan sertifikasi dari MUI,” ujarnya pada Focus Group Discussion (FGD) ‘RUU Cipta Lapangan Kerja (versus) UU Jaminan Produk Halal Apakah Mengancam Peran Ulama dan Mengabaikan Kepentingan Umat’, yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Watch (IHW) di A One Hotel, Jakarta, Rabu (19/02/2020).

Kalaupun dalam RUU CLK itu pada Pasal 15 ayat 2 dikatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor Halal ini diatur dengan PP”, bagai Marissa itu tak membuatnya tenang dan bahagia. Karena Kementerian Agama saat ini lebih condong ngurusi LGBT yang ada uangnya, sedangkan urusan halal tidak ada.

“Mudah-mudahan saya tak salah biar jadi pahala. Kala salah mohon dimaafkan”, ungkapnya.

Selain itu dalam pasal 29 ayat 3 RUU Cipta Lapangan Kerja ini dikatakan untuk “Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal dilaksanakan paling lama satu hari kerja”. Bagi Marissa, ini sungguh tak masuk akal “Memang bisa ngurusin SOP sehari?” Ini memang tak biasa, mengingat soal halal ini terkait bahan-bahan olahan teknologi industri. Jadi sepertinya tak bisa hanya dengan sehari langsung final.

“Gini saja analoginya, bisa gak kira-kira bayi 6 bulan dalam kandungan langsung dilahirkan paksa? Kira-kira bayi itu bertahan hidup dengan normal gak. Atau kepompong kita belah, lalu jadi kupu-kupu yang cantik. Sepertinya tidak bisa,” ujarnya dengan nada kesal. (ed.AS/ibadah.co.id)