Menyoal RUU CLK, Ahli Hukum: Membuat Undang-Undang itu Harus dengan Cara yang Baik dan Halal

Menyoal RUU CLK, Ahli Hukum: Membuat Undang-Undang itu Harus dengan Cara yang Baik dan Halal
Menyoal RUU CLK, Ahli Hukum: Membuat Undang-Undang itu Harus dengan Cara yang Baik dan Halal

Ibadah.co.id –Konsep filosofis Omnibus law itu untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, mestinya cara-cara atau prosesnya juga dengan jalan yang baik dan halal. Artinya harus melibatkan aspirasi-aspirasi dari kalangan terkait. Kalau membahas UU Jaminan Produk Halal, berarti harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia, tempat berkumpulnya para ulama dari pelbagai ormas Islam.

Mencuatnya persoalan yang ada dalam pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU CLK) membuktikan adanya ketidakberesan pada substansi dan proses RUU CLK ini.

“Mestinya, undang-undang yang baik itu tak hanya mendapatkan dukungan masyarakat luas, tapi undang-undang itu juga melalui proses dan jalan dengan cara yang baik dan halal. Artinya spirit pemaknaan, eksistensi dan kaidah-kaidah dalam undang-undang itu harus terjaga dengan baik. Kalau dalam hal ini (pembahasan terkait UU JPH No.33 Tahun 2014) harus melibatkan tokoh-tokoh agama yang bersangkutan (MUI)” ujar Dr. Firman Wijaya, SH., MH. pada saat menjadi pembicara di Focus Group Discussion (FGD) ‘RUU Cipta Lapangan Kerja (versus) UU Jaminan Produk Halal Apakah Mengancam Peran Ulama dan Mengabaikan Kepentingan Umat’, yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Watch (IHW) di A One Hotel, Jakarta, Rabu (19/02/2020).

Menurutnya, hukum itu dibuat untuk berjaga-jaga atau mengantisipasi, bukan setelah ada kejadian terus dibuatkan hukum. Dalam prosesnya tetap harus menyesuaikan dengan konteks yang ada, juga sesuai anatomi, skema, maupun struktur rancangan hukum itu sendiri, termasuk kultur yang melingkupinya.

“Dalam hal ini (RUU CLK) menyangkut soal keimanan yang terkait langsung dengan hal transendental. Maka pembahasan RUU CLK yang beririsan langsung dengan UU JPH ini haruslah melibatkan ahlinya, yakni ulama,” katanya.

Suatu naskah hukum itu pasti ada gagasan, motif, dan tujuan yang ingin dicapai, bahkan ada cara yang harus dipilih. Suatu naskah rancangan undang-undang pasti memiliki nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. Rancangan itu ada kaidah-kaidahnya yang dirunut dan ada aturan yang akan dituliskan yang kemudian disebut sebagai positive rule. Kemudian bagaimana kenyataannya, baik yang sebelum dan sesudah.

Firman menegaskan bahwa regulasi yang baik itu jika memenuhi tiga unsur berikut: Pertama,  ruang partisipasi terbuka lebar. Dalam pembahasannya haruslah terbuka dan mendalam.

“Mestinya tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga yang kapabel dalam bidangnya harus ditempatkan sebagai pelaku utama yang memberikan masukan. Jangan sampai ada bahasa yang nyelimpang, apalagi ini menyangkut soal keagamaan,” tegasnya.

Kedua, ruang penafsirannya harus tunggal. Siapa yang punya otoritas menafsirkan, itulah yang dilibatkan. Dan otoritasnya harus tunggal, tidak bisa ganda. Tidak bisa yang satu tafsirnya A yang lain B.

“Sebab kekuatan hukum itu terkait dengan struktur bahasanya. Tidak boleh adanya permainan bahasa (language game). Jangan sampai regulasi itu jadi permainan bahasa. Banyak tafsir yang mengakibatkan konflik sosial,” kata Firman.

Terakhir, referensinya harus jelas. Kalau dalam riset misalnya harus ada data yang bersumber dari primer atau tersier. “Jangan sampai pakai data yang abal-abalan atau asal-asalan. Terlebih soal keagamaan”, jelasnya dengan nada pasti. (ed.AS/ibadah.co.id)