MUI Perkuat Bantu Pemerintah Hadapai Covid-19

Ibadah.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) perkuat membantu pemerintah menghadapi Covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggaungkan dan mesosialisasikan kebutuhan akan vaksin kepada masyarakat di Indonesia.

Selain itu, MUI juga turut membantu pemerintah mendata beberapa golongan orang yang belum terdata untuk mendapatkan bantuan sosial.

Seperti dilansir republika.co.id pada 18/7/21, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan Gerakan Nasional MUI Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 2021.

“Ini kan gerakan nasional, jadi menghimpun kekuatan dari seluruh elemen bangsa, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, seperti filantropi, atau perusahaan swasta,” ujar Ketua Gernas MUI sekaligus Ketua Bidang Ekonomi MUI Lukmanul Hakim saat dihubungi Republika, Ahad (18/7).

Dalam gerakan ini, MUI akan fokus pada pengkolaborasian yang bertujuan untuk menyinergikan semua kekuatan elemen bangsa dalam mengadapi pandemi yang bukan hanya melemahkan kesehatan namun juga ekonomi dan peribadatan. Salah satu prioritas Gernas, kata dia, adalah memaksimalkan sosialisasi vaksinasi agar lebih banyak menjangkau lapisan masyarakat.

“Masih banyak yang belum sadar tentang pentingnya vaksin, maka disini MUI akan turun untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin. Selain itu kami juga mengupayakan agar program vaksinasi bisa merata di seluruh wilayah, begitu juga pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan yang mengalami kelangkaan di beberapa wilayah,” tuturnya.

“Jadi MUI merasa terpanggil untuk membantu pemerintah, yang kerap terbatas karena birokrasi. Maka kami bersama lembaga non-pemerintah diharapkan bisa mencangkup lebih banyak wilayah sehingga yang selama ini menjadi hambatan bisa teratasi,” sambungnya.

Adapun dari sisi ekonomi, kelompok yang diprioritaskan adalah mereka yang terdampak pandemi namun belum terdata sebagai kelompok yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah. Kelompok ini kerap terlewat karena belum adanya pembaharuan data.

“Ini menjadi masalah tersendiri, karena mereka tidak akan bisa dibantu jika hanya mengandalkan bantuan dari birokrasi pemerintah. Termasuk kelompok dai, ustad, dan pengajar yang terimbas pandemi karena kebanyakan mereka mengandalkan pengajian atau kegiatan luring untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

“Maka kami mengusulkan bantuan untuk mereka, bukan berupa bansos tapi intensif, karena mereka termasuk penggerak program pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Jadi kami bukan hanya fokus pada bantuan kesehatan tapi juga ekonomi bagi mereka yang terimbas secara langsung maupun tidak langsung,” sambungnya. (RB)