Sekjen PBB Angkat Bicara Soal Rasisme Muslim India

Ibadah.co.id – Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres angkat bicara soal perlakuan rasisme yang dilakukan oleh pemerintah India atas komunitas muslim di India. Ada beberapa perlakuan yang menurutnya melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal ini juga diperparah dengan tidak terpenuhinya hak-hak muslim saat pandemi Covid-19 sekarang.

Seperti dilansir republika.co.id pada 23/08/2020, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan India untuk menghentikan rasisme terhadap Muslim, terutama sejak terjadi pandemi virus corona. Ini dia sampaikan dalam sebuah pesan yang dirilis untuk menandai Hari Internasional Memperingati Korban Kekerasan Berdasarkan Keyakinan Agama.

Guterres mengatakan, di India, para pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dan saluran berita pro-pemerintah bergegas menyalahkan Muslim atas meningkatnya jumlah kasus virus corona. Dengan menggambarkan jamaah tabligh sebagai penyebar virus.

Dalam kesemapatan itu Guterres juga menyebut Muslim telah diserang, ditolak perawatan medis dan menjadi sasaran pemboikotan atas ketakutan terhadap virus Covid-19. Ia memperingatkan, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tertanam kuat dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Sejak Februari yang lalu, PBB melakukan pemantauan terhadap konflik mematikan antara kelompok Hindu dengan Muslim di New Delhi. Hal ini terkait aturan kewarganegaraan India. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah India akan memberikan kewarganegaraan bagi pengungsi non-Muslim dari tiga negara tetangga.

Hal itu menimbulkan tuduhan bahwa Modi dan nasionalis Hindu, yakni Partai Bharatiya Janata (BJP) merusak tradisi sekuler India. BJP menyangkal adanya bias terhadap lebih dari 180 juta Muslim minoritas di India. Tetapi para penentang telah melakukan protes dan mendirikan kemah di bagian-bagian New Delhi selama dua bulan.

Umat Muslim di India telah mengalami diskriminasi di berbagai bidang termasuk pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Banyak yang menghadapi hambatan untuk meraih kekuasaan politik dan kekayaan. Muslim juga mengalami kekurangan akses terhadap perawatan kesehatan dan layanan dasar.

Laporan 2019 oleh organisasi nonpemerintah Common Cause menemukan, bahwa setengah dari polisi yang disurvei menunjukkan bias anti-Muslim. Artinya, mereka cenderung tidak melakukan intervensi menghentikan kejahatan terhadap Muslim. Dalam artikel berjudul “Muslim India: Populasi yang Semakin Marjinal” yang diterbitkan di laman Council on Foreign Relations (CFR), para analis mencatat impunitas (kebebasan dari hukuman) yang meluas bagi mereka yang menyerang Muslim. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan dan badan pemerintah terkadang membatalkan hukuman atau mencabut kasus yang menuduh umat Hindu terlibat dalam kekerasan terhadap Muslim. (RB)