Ziarah Kubur Dilarang, PWNU Jakarta Angkat Bicara
Ibadah.co.id – Mengenai pelarangan ziarah kubur di DKI Jakarta, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta angkat bicara. Ketua PWNU DKI Jakarta, Syamsul Ma’arif mengatakan bahwa kebijakan ini tidaklah tepat. Ia pun menyayangkan kebijakan yang ia anggap tidak memperhatikan kultur Betawi.
Seperti dilansir detik.com pada 14/5/21, sejumlah tempat pemakaman umum (TPU) di wilayah DKI Jakarta diramaikan warga yang melakukan ziarah kubur meski ada larangan selama libur Lebaran dari Pemprov DKI Jakarta. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Syamsul Ma’arif menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak paham soal ziarah kubur yang merupakan bagian dari budaya Betawi.
Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma’arif awalnya menjelaskan bahwa sebaiknya pelaksanaan ziarah kubur diatur agar aman dari COVID-19. Semisal, jumlah peziarah dibatasi dan diawasi petugas.
“Saya sudah berpendapat bahwa akan lebih baik diatur dari pada dilarang. Diatur secara baik, jauh-jauh hari diimbau, misalnya orang ziarah itu dibatasi satu mobil satu keluarga, satu-dua orang cukup, dipantau secara baik, dari pada larangan,” kata Syamsul Ma’arif kepada wartawan, Kamis (13/2/2021).
Menurut Syamsul, ada yang tak konsisten dari keputusan Pemprov DKI Jakarta, semisal tempat hiburan dan wisata dibuka selama libur Lebaran, sementara ziarah kubur dilarang. Ini yang menurut Syamsul cenderung membuat warga melawan.
“Kalau larangan, orang melawan, karena orang akan berpendapat pemerintah ini tidak konsisten, tempat-tempat hiburan dibuka. Sama, salat tarawih dibiarkan, biasa, nggak ada larangan, salat Id, biasa, nggak ada larangan,” ujarnya.
“Tapi kuburan dilarang, nah mestinya diatur saja dengan ketat, di sana ada Satpol PP, dibatasi waktu tidak boleh lebih dari 10 menit, misalnya, satu kuburan itu hanya dua orang, nggak ada kerumunan, kalau dari jauh-jauh hari. Ini kan orang cenderung melawan kalau dilarang begitu,” tambahnya.
Oleh sebab itu, menurut Syamsul, Anies Baswedan selaku pejabat tertinggi di DKI Jakarta tak paham soal budaya Betawi. Menurut Syamsul, ziarah kubur merupakan bagian dari budaya Betawi yang dilakukan sekali dalam setahun.
“Gubernur tidak paham budaya Betawi. Budaya Betawi itu memang ziarah kubur setahun sekali. Saya setuju dilarang sebetulnya, tetapi, dilihat dari kultur dong, gubernur tidak menjadikan kultur Betawi,” imbuhnya.
Sejumlah warga DKI Jakarta sebelumnya pada Kamis (13/5) ramai melakukan ziarah kubur di sejumlah TPU di Jakarta. Warga beramai-ramai melakukan ziarah kubur di TPU Menteng Pulo, TPU Utan Jati, dan TPU Tegal Alur.
Kasatpol PP Jakbar Tamo Sijabat mengungkapkan peziarah bisa masuk ke TPU Tegal Alur melalui pintu sisi belakang yang dijebol oleh ormas. Para peziarah pun dibubarkan petugas.
“Iya betul itu (ramai), ternyata pintu belakang itu dijebol ormas sama masyarakat, tadi saya udah bilang sama ketua TPU-nya, ‘kamu kalau kayak gitu jangan diam aja segera lapor, biar kita koordinasi dengan TNI Polri, dari Polsek, Koramil juga bisa kita perkuat’, saya bilang,” kata Tamo saat dihubungi, Kamis (13/5). (RB)
[…] Baca Juga : Ziarah Kubur Dilarang, PWNU Jakarta Angkat Bicara […]
[…] Baca Juga : Ziarah Kubur Dilarang, PWNU Jakarta Angkat Bicara […]
[…] Ibadah.co.id- Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan larangan ziarah kubur pada masa libur Lebaran 12-16 Mei 2021. Namun, hal ini menuai pro kontra dari berbagai pihak. Untuk itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab sejumlah kritik atas kebijakan tersebut. […]
[…] Ibadah.co.id- Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan larangan ziarah kubur pada masa libur Lebaran 12-16 Mei 2021. Namun, hal ini menuai pro kontra dari berbagai pihak. Untuk itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab sejumlah kritik atas kebijakan tersebut. […]
[…] sebagian orang untuk melakukan poligami, Taufik Damas selaku Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta mengatakan bahwa Islam itu mendukung monogami. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa, Islam juga […]
[…] yang beban pekerjaannya semakin bertambah berat. Maka dari itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meminta agar insentif bagi nakes […]
[…] yang beban pekerjaannya semakin bertambah berat. Maka dari itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meminta agar insentif bagi nakes […]