Parlemen Inggris Minta Ikhwanul Muslimin Jadi Organisasi Terlarang

Ibadah.co.id – Anggota parlemen Inggris, Ian Paisley meminta kepada Inggris agar menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang. Organisasi tersebut dicurigai sebagai salah satu yang memproduksi terorisme. Selain Ikhwanul Muslimin, ada beberapa organisasi lainnya yang dianggap menebarkan teror.

Seperti dilansir republika.co.id pada 27/09/20, anggota parlemen Inggris, Ian Paisley, menyerukan tindakan keras terhadap organisasi Ikhwanul Muslimin, Hizbullah, dan Organisasi Tentara Republik Irlandia (Real Irish Republican Army/Real IRA) atau IRA sejati.

Paisley mencetuskan diskusi di parlemen Inggris pada Senin lalu tentang interaksi antara organisasi teroris Hizbullah dan Real IRA.

Dia juga meminta Inggris melarang Ikhwanul Muslimin dan menjadikannya sebagai sebuah entitas teroris. Paisley, yang juga berasal dari Irlandia Utara, lantas mengarahkan pertanyaannya kepada Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace.

“Operasi Arbacia telah mengungkap jaringan teror internasional, dari Iran hingga Irlandia hingga Hizbullah hingga Real IRA, kapan pemerintah akan berada dalam posisi untuk melarang operasi kerangka kerja organisasi itu?” ujar Paisley dalam diskusi di parlemen Inggris pada Senin lalu, dilansir di The Jerusalem Post, Ahad (27/9).

Paisley juga mempertanyakan ketika pemerintah Inggris berencana  melarang Ikhawanul Muslimin. Pada kesempatan itu, Wallace menjawab bahwa kejahatan dari aktivitas Iran belum berhenti.

“Dan bagi orang-orang yang berpikir itu tidak kembali kepada kami di jalan-jalan kami harus melihat operasi terbaru yang menunjukkan IRA Baru menjangkau di Lebanon, atau bekerja dengan Hizbullah dan anggota lain yang berpotensi bersekutu dengan Iran, yang berpotensi menyebabkan pembunuhan dan kematian di jalan-jalan, baik di sini atau di Irlandia Utara. Kita tidak boleh melupakannya. Kebiasaan lama susah hilang,” ujar Wallace.

Sebelumnya dalam sebuah pertanyaan tertulis pada 17 September 2020, Paisley bertanya kepada kantor luar negeri soal diskusi apa yang dilakukan Wallace dengan rekan-rekan Kabinet terkait aktivitas Ikhwanul Muslimin. Menteri Luar Negeri, James Brokenshire, menanggapi balik bahwa pekerjaan yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin adalah urusan Kantor Dalam Negeri. Sehingga, mereka menanggapi atas nama Kementerian Pertahanan. 

“Belum ada keterlibatan formal antar-Kementerian tentang Ikhwanul Muslimin. Pemerintah terus meninjau kegiatan mereka yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin di Inggris sesuai dengan lima komitmen yang termasuk dalam pernyataan mantan Perdana Menteri ke Parlemen,” kata Brokenshire.

Pendiri konsultan risiko yang berbasis di Inggris Cornerstone Global, Ghanem Nuseibeh, mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa Hizbullah adalah organisasi terlarang di Inggris. Dia juga menyebut bahwa Hizbullah secara langsung dikendalikan rezim Teheran.

“Dengan terlibat dengan IRA Baru, Iran sekali lagi secara terbuka dan tanpa rasa malu mengancam keamanan nasional Inggris. Inggris perlu memperkuat pendiriannya terhadap Teheran dengan cara yang mirip dengan Amerika Serikat (AS), seperti melarang IRGC (Korps Pengawal Revolusi Islam),” kata Nuseibeh. Amerika Serikat dan Inggris sama-sama mengklasifikasikan Real IRA sebagai organisasi teroris. Sementara Republik Iran menyatakan Real IRA sebagai organisasi ilegal. Istilah IRA Baru dan IRA Sejati digunakan secara bergantian untuk entitas teroris Irlandia yang sama. (RB)