Temuan 95 Kasus Bansos dari PBNU, Moeldoko : Sedang Kami Dalami

Ibadah.co.id –Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima laporan dari Lajnah Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bahwa terdapat 95 kasus pelanggaran terkait bantuan sosial atau bansos.

Terdapat 95 temuan kasus yang didapat di satu kota dan tiga kabupaten berupa kesalahan administrasi dan data, tindakan diskriminasi serta transparansi data penyaluran bansos.

Moeldoko memastikan akan menindaklanjuti dan mendalami temuan-temuan tersebut untuk menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Nanti akan ditindaklanjuti KSP untuk diungkapkan saat bertemu Mensos. Namun temuan-temuan itu perlu diperdalam lagi, baik dari sisi bentuk hingga cara pelanggarannya,” jelas Moeldoko, Rabu (10/2).

Moeldoko turut mengapresiasi pihak-pihak yang menjadi mitra strategis dalam pengawalan bantuan sosial. Dia mengatakan pemerintah sangat terbuka atas keterlibatan berbagai pihak dalam mengevaluasi program-program bansos.

Berdasarkan hasil pantauan, ditemukan 73 kasus pelanggaran distribusi antara lain bantuan ganda, tidak layak namun dapat, layak namun tidak dapat, manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, sembako tidak layak, dan pemotongan/pungutan liar. Selain itu, ditemukan juga 22 kasus dugaan diskriminasi dengan 14 kasus disabilitas, 7 kasus agama/kepercayaan, dan 1 kasus transgender.

Dalam audiensi dengan KSP, Lapkesdam menyampaikan hasil temuan 30 tim pemantau dari pusat, Nusa Tenggara Barat, Tasikmalaya, Indramayu, dan Kuningan. Daniel menegaskan temuan yang masuk ke Lakpesdam sudah melalui tahap validasi dan verifikasi.

Wakil Ketua Lakpesdam PBNU Daniel Zuchron menyampaikan, pemantauan bansos dilakukan pihaknya agar penyaluran bansos tepat sasaran. Ia juga menjelaskan fokus pantauan Lakpesdam adalah pada pelanggaran distribusi bansos dan kelompok rentan minoritas.

“Serta bisa mengusulkan perbaikan tata kelola distribusi bansos di masa krisis, terutama bagi kelompok rentan dan minoritas,” ujar Daniel.

Diharapkan dengan pantauan dan temuan yang didapat oleh Lakpesdam PBNU, dapat menemukan titik terang penyelesaian penyalahgunaan bantuan sosial di Indonesia. (EA)